KORUPSI DI PARLEMEN, PARTAI POLITIK, DAN PEMILU

Bambang Widjojanto, Dosen Luar Biasa Universitas Trisakti, Dewan Etik Indonesia Corruption Watch

Tanpa tedeng aling-aling, Hamka Yandhu pada kesaksiannya di Pengadilan Khusus Tipikor secara rinci membeberkan sejawatnya sendiri. Mereka terlibat korupsi dalam kasus aliran dana BI. Tidak tanggung-tanggung, Hamka menuding sebagian besar anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 yang berjumlah 52 menerima dana dari Bank Indonesia dengan nilai total Rp 21,6 miliar.

Kesaksian itu mengonfirmasi sinyalemen yang sudah lama ada di benak kebanyakan kalangan, parlemen adalah salah satu tempat transaksi hak dan kewenangan yang melekat pada dewan, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi. Asumsi dasar yang diajukan sangat jelas dan sederhana. Ketiga kewenangan yang melekat sangat eksesif, tetapi tanpa disertai mekanisme kontrol yang bersifat komprehensif dan efektif agar setiap penggunaan kewenangan dapat dipastikan mempunyai akuntabilitas yang tinggi

Itu sebabnya kalangan yang pesimistis selalu berujar korupsi di parlemen adalah sesuatu yang lumrah dan pasti terjadi. Apa yang dikemukakan Hamka mestinya tidak perlu membuat kita terkejut, tetapi yang justru membuat kita tercengang, Hamka mempunyai keberanian yang luar biasa membeberkan secara gamblang, kebrengsekan yang dilakukan begitu banyak anggota DPR.

Pada satu kasus aliran dana BI itu saja, ada 52 orang anggota Dewan yang terlibat atau sekitar 10 persen dari seluruh anggota. Ada ratusan masalah yang perlu diawasi. Kesemuanya potensial mengandung problem atau setidaknya dipermasalahkan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Lihat saja kasus lainnya, Bupati Bintan Ansar Ahmad di dalam kesaksiannya pada kasus Al Amin Nasution pada Pengadilan Khusus Tipikor tanggal 28 Juli 2008 menyatakan: ”Ketua Komisi IV DPR, Jusuf Faishal dan Wakil Ketua Komisi IV Hilman Indra meminta disediakan uang sebesar 700 ribu dolar Singapura untuk semua anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009 berkenaan dengan urusan pelepasan hutan lindung”.

Fakta di atas tidak dapat serta-merta dipakai untuk menuding seluruh anggota parlemen terindikasi korupsi. Namun, fakta tersebut telah memperlihatkan massifitas sikap dan perilaku koruptif serta kolusif di sebagian besar anggota Dewan.

Berbagai upaya
Di dalam situasi sedemikian, parlemen harus melakukan berbagai upaya strategis untuk meminimalisasi dampak lebih lanjut yang dapat menyebabkan DPR kehilangan dasar moralitas dan sekaligus mengalami proses delegitimasi atas hak dan kewenangannya. Citra dan kewibawaan DPR akan terus merosot tak terkendali justru di ujung akhir pengabdian pada periode 2004-2009.

Badan Kehormatan DPR harus mengubah peran tradisionalnnya sekadar menjadi guardian atas kehormatan anggota Dewan. Upaya-upaya strategis yang bersifat progresif untuk menerapkan sistem pencegahan guna meminimaliasi potensi korupsi harus dilakukan.

Rakyat tentu kian cerdas dan memerhatikan dengan saksama kasus-kasus korupsi yang kini tengah dihadapi anggota Dewan. Saya menduga rakyat tidak dapat lagi terus menerus ditipu dengan simbol dan slogan yang sama sekali bertolak belakang dengan kepentingan dan kebutuhannya. Lebih-lebih telah banyak dilakukan program smart voters dan pendidikan penyadaran agar rakyat tidak keliru memilih wakil-wakilnya.

Apalagi, sebagian kalangan juga telah meluncurkan program antipolitisi busuk. Pendeknya, rakyat potensial akan menggunakan hak politiknya secara lebih cerdas dan akan menghukum kandidat Dewan dan/atau partai yang tidak amanah mengemban tugas dan kewajibannya serta menjalankan kewenangannya.

Kasus-kasus korupsi di parlemen tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik dan akan sangat berkaitan erat dengan pemilu 2009. Ada situasi dilematis yang harus dihadapi partai, di sebagian besar partai proses rekruitmen dan pengaderan tidak dilakukan secara sistematis dan profesional sehingga partai hanya punya kader yang terbatas jumlah dan kualitasnya.

Waktu yang kian sempit dan terbatas untuk segera mengajukan daftar calon tidak memungkinkan partai leluasa untuk mendapat kader terbaik. Partai bisa saja mengambil potensial kandidat yang bukan berasal dari kader, tetapi partai sesungguhnya tidak melakukan proses talent scouting secara maksimal.

Persoalan menjadi runyam karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mempersiapkan proses rekrutmen, pengaderan secara optimal, dan pemenangan pemilu 2009. Ada banyak partai yang bersikap pragmatis, mempertukarkan posisi kandidat partai dalam daftar calon anggota legislatif pada pihak yang mampu memberikan kompensasi asal dapat menanggulangi keterbatasan sumber daya partai.

Jika problem hulu di partai tidak dapat dikelola secara baik maka partai akan menyumbang problem mendasar di parlemen karena para kandidat partai yang akan menjadi anggota parlemen bukanlah kandidat yang teruji dan terukur kompetensi serta integritasnya karena mereka tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Bila kondisinya seperti itu, tidak akan mungkin ada perubahan yang signifikan atas sikap dan perilaku anggota Dewan pada periode mendatang.

Kewenangan eksesif yang dimiliki anggota Dewan hanya akan menghasilkan kemudharatan bila dikelola oleh anggota Dewan yang tidak kredibel dan amanah serta akan menimbulkan kenistaan karena ketiadaan mekanisme pengawasan dan sistem akuntabilitas yang jelas. Hal lain yang juga sangat mengerikan, keterbatasan sumber daya yang dihadapi partai potensial memicu problem lainnya dan menyebabkan situasi menjadi lebih rawan.

Ada kecenderungan yang kian menguat, orang-orang partai yang memegang jabatan publik memiliki potensi untuk mengeksploitasi jabatan publiknya demi kepentingan partainya karena pemilu 2009 memerlukan biaya yang besar. Tidak hanya itu, kepala daerah tertentu yang didukung dan berafiliasi pada partai tertentu juga memiliki kemungkinan untuk menggunakan kekuasaan secara diskriminatif.

Pada situasi seperti ini, tidak hanya terjadi potensi korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan pada jabatan publik oleh kalangan partai menjadi tak terelakkan. Tetapi, juga terjadi ketidakpuasan pada sebagian kalangan atas sikap diskriminasi kepala daerah atau pejabat negara tertentu sehingga dapat mendorong munculnya instabilitas sosial.

Di sisi lainnya, kompleksitas problem seperti dikemukakan di atas merupakan tantangan bagi partai, kandidat anggota Dewan, dan siapa pun untuk mewakafkan waktu, komitmen, kompetensi, dan integritasnya untuk berladang dan berniaga di jalan kemaslahatan. Pemilu 2009 dapat menjadi momentum yang strategis untuk meluruskan niat dan iktikad agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat kebanyakan yang kian rentan dan terus-menerus dijadikan dhuafa dan ditindas secara sistematik.

Partai dan kader-kadernya juga dihadapkan pada situasi dilematis karena tidak semua partai akan menggunakan akal sehat yang berpijak pada nurani serta kepatuhan yang tegak lurus pada aturan pemilu. Kemenangan bukan menjadi satu-satunya tujuan karena proses demokratis yang beradab yang harus dikedepankan.

Pada situasi itu, kecurangan harus tetap ditabukan, jangan gunakan segala cara untuk menghalalkan segala hal. Semoga juga pemilu tidak justru meningkatkan kepiawaian memanipulasi simbol dan slogan yang pada akhirnya hanya menyesatkan pemilih.


ikhtisar:
– Masyarakat makin cerdas dan memerhatikan kasus-kasus korupsi yang dihadapi anggota DPR.
– Harus ada perubahan yang signifikan di Badan Kehormatan DPR.
– Perlu perubahan yang mendasar pada semua partai untuk mencegah kader yang tak bermoral.

Harian Republika, 2008-08-02 08:05:00

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/24/news_id/2479

PERILAKU MENYIMPANG

Beberapa hari ini, istilah ‘perilaku menyimpang’ dan ‘psikopat’ sangat populer di masyarakat. Dua istilah itu disebut di mana-mana dan oleh berbagai kalangan, terutama media massa. Yang memopulerkan adalah Very Idham Henyansyah alias Ryan, pemuda dari Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia disebut-sebut telah membunuh sedikitnya sebelas orang dengan kesadaran penuh dan, konon, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Karena itulah Ryan dikatakan sebagai berperilaku menyimpang dan sebagai psikopat.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ‘menyimpang’ bermakna tidak menurut jalan yang betul, menyalahi kebiasaan, aturan, hukum, dan sebagainya serta menyeleweng atau sesat. Kata dasarnya ‘simpang’ yang berarti memisah, membelok, dan melenceng dari yang lurus. Sedangkan, ‘psikopat’, menurut Wikipedia Indonesia, bermakna sakit jiwa.

Psikopat berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Psikopat tak sama dengan gila (skizofrenia/psikosis) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Menurut penelitian, sekitar satu persen dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80 persen lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa, pengidapnya juga sukar disembuhkan.

Dengan definisi seperti itu, tepatlah bila Ryan disebut berperilaku menyimpang dan seorang psikopat: menjagal para korbannya dengan kesadaran penuh dan tanpa rasa berdosa, lebih menyukai laki-laki daripada perempuan, serta merampas harta para korbannya sebelum dibunuh. Karena itu, orang-orang seperti Ryan jelas membahayakan masyarakat. Namun, kita juga perlu mengingatkan bahwa yang berperilaku menyimpang dan menderita psikopati tersebut bukan hanya Ryan seorang. Ada banyak masyarakat di sekitar kita yang mengidap hal serupa dan melakukannya dengan lebih canggih. Memang, yang terakhir ini barangkali tidak membunuh dan menyukai sesama jenis.

Namun, bahaya yang ditimbulkan bisa lebih besar dari perbuatan Ryan. Sebut, sebagai misal, para koruptor; para perusak lingkungan ( illegal logging); para teroris; pengedar narkoba; para penyalahgunaan kekuasaan; para penguasa yang tidak amanah; serta orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, namun untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Mereka yang tersebut ini melakukan kejahatannya dengan lebih canggih dan korbannya bisa lebih dahsyat dari sekadar kejahatan Ryan. Kejahatan mereka bisa menyebabkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Mereka ini, merujuk pada pendapat Robert D Hare, guru besar di Universitas British Columbia, Kanada, yang juga dikenal sebagai ahli psikopati dunia, bisa disebut sebagai psikopat. Dalam aksinya, masih menurut Hare, para psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, serta menebar fitnah dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan diri sendiri. Sebagian besar dari mereka berpenampilan baik, pandai bertutur kata, memesona, mempunyai daya tarik luar biasa, dan menyenangkan.

Apakah Anda, terutama para pejabat negara, politisi, pemimpin masyarakat, dan aparat hukum, menunjukkan ciri-ciri seperti yang disebutkan Prof Robert D Hare tersebut? Bila jawabannya ya, Anda tidak beda jauh dengan Ryan. Anda bisa disebut sebagai berperilaku menyimpang dan psikopat.

Namun, sebagaimana Ryan, para perilaku menyimpang dan psikopat tidak akan pernah mengakui perbuatannya sampai kemudian terbongkar kejahatan mereka. Karena itu, masyarakat harus lebih pintar. Kita harus waspada terhadap para pemimpin yang menunjukkan perilaku menyimpang dan menderita psikopati.

Harian Republika, 2008-08-04 07:47:00

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/47