KRONOLOGI SERANGAN ISRAEL ATAS GAZA

Israel terus melancarkan operasi di Jalur Gaza pada hari kedua, Ahad, sedangkan gerilyawan Palestina menembakkan roket-roket makin dalam ke wilayah Israel selatan.

Serangan-serangan udara Israel itu telah menewaskan sedikitnya 298 warga Palestina, sekitar 180 di antara mereka adalah pejabat keamanan gerilyawan HAMAS.Roket Palestina menewaskan seorang warga Israel.

Berikut ini adalah perkembangan pertempuran itu hingga Ahad pukul 23:00 GMT (Senin, pukul 6:00 WIB): (tanda bintang adalah perkembangan terkini) sebagaimana dilaporkan Reuters.

Baca lebih lanjut

Iklan

“BAGHDAD KECIL” DI JALUR GAZA—BOM DAN TEROR KEPADA ANAK-ANAK

Oleh :Chaidar Abdullah

(ANTARA News)-Ada banyak mayat dan orang yang cedera, setiap detik satu korban dimasukkan ke dalam daftar korban tewas, dan tak ada ruang di kamar mayat.

Sanak-keluarga mencari di antara jajaran mayat dan korban cedera agar mereka dapat segera memakamkan anggota keluarga mereka yang menjadi korban keganasan Israel. Seorang ibu yang tiga anaknya yang masih usia sekolah meninggal dan ditumpuk satu sama lain di kamar mayat, berteriak dan menangis, berteriak lagi dan kemudian diam, demikian laporan koresponden Ha`aretz, Amira Hass.

Mustapha Ibrahim pada Sabtu (27/12) sore menyaksikan semua itu, di Rumah Sakit Shifa di Jalur Gaza. Sebagai seorang pemeriksa lapangan bagi satu organisasi hak asasi manusia, ia mengira bahwa ia telah kebal tapi tak ada yang mempersiapkan dia bagi apa yang dilihatnya. Korban cedera yang kondisinya tak terlalu serius diminta meninggalkan Rumah Sakit Shifa, agar tersedia tempat tidur kosong.

Dr. Haidar Eid, seorang dosen dalam Kajian Budaya di Al-Aqsha University, juga menyaksikan banyak mayat dan korban cedera pada Sabtu, dan anak-anak yang anggota tubuh mereka terputus.

Baca lebih lanjut

MAKIN LEMAH KEPERCAYAAN TERHADAP HUKUM

Mendengar percakapan telepon antara Artalita dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso seperti terungkap dalam persidangan beberapa hari lalu, bulu kuduk kita berdiri. Kesan yang terungkap dalam percakapan itu antara lain terasa akrab antara keduanya dalam mengatur strategi pasca penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK. Tentu saja percakapan itu bukan percakakapan orang-orang kelas teri karena yang diperbincangkan adalah” bapak-bapak kita di Kejaksaan Agung”. Sebuah percakapan yang bernilai tinggi karena di dalamnya ada jumlah uang miliaran dan penyelamatan tokoh-tokoh seperti biasa terungkap dalam film-film mafia.

Baca lebih lanjut

PEMERIKSAAN PARA JAKSA

Kita perlu bertanya, apakah yang hendak dicari dari pemeriksaan para jaksa–termasuk para jaksa agung muda (JAM)–terkait kasus suap jaksa BLBI? Pemeriksaan berlangsung sejak awal pekan ini. Dan, kemarin, Jaksa Agung Muda (JAM) Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso, mendapatkan giliran. Besok jatah mantan JAM Pidsus, Kemas Yahya Rahman. Lusa pemeriksaan JAM Intel, Whisnu Subroto. Sayangnya, kita membaca gelagat, semua rangkaian ini hanyalah persoalan pemeriksaan etik, bukan hukum.

Baca lebih lanjut

KEJAKSAAN BUTUH WAJAH BARU

Jaksa Agung Perintahkan Pemeriksaan terhadap Tiga Jaksa

Jakarta, Kompas – Terungkapnya perkara korupsi, dan percakapan antara terdakwa kasus penyuapan pada jaksa dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, membuat kejaksaan kehilangan wibawa dan legitimasi moral yang parah. Diperlukan perombakan dengan wajah baru, menggantikan jaksa lama yang diduga terlibat skandal.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam perbincangan di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (14/6). ”Pembenahan itu tak ada cara lain selain memunculkan wajah baru yang lebih bersih. Cuma itu saja. Kejaksaan Agung harus diisi tenaga yang bersih,” ujarnya.

Secara terpisah, guru besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, T Gayus Lumbuun, meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji, dengan keyakinannya, membebastugaskan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang namanya disebut atau terlibat pembicaraan dengan Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Tindakan tegas itu perlu, selain untuk tetap menjaga citra Kejagung, juga untuk memudahkan pemeriksaan internal Kejagung serta pemeriksaan di pengadilan.

Seperti diberitakan, Artalyta sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2 Maret 2008, menghubungi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso. Dalam percakapan yang diperdengarkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu disebutkan pula nama Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan sejumlah nama lain. Percakapan itu mengesankan adanya skenario untuk ”mengamankan” Artalyta dari penangkapan KPK karena memberikan 660.000 dollar AS, atau lebih dari Rp 6 miliar, kepada Urip. Urip adalah Koordinator Tim Jaksa yang memeriksa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang melibatkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Artalyta dan Urip ditangkap KPK di Jakarta Selatan, di rumah yang selama ini diketahui milik Sjamsul (Kompas, 12-14/6).

Sangat ironis

Wapres mengemukakan, ”Terungkapnya skandal di Kejagung terkait kasus BLBI oleh KPK itu adalah kenyataan pahit, yang menandakan gagalnya upaya perbaikan di lembaga itu. Kita akui sesuai kenyataan, tingkat keberhasilannya masih rendah meski sekarang mulai bergerak ke atas.”

Terungkapnya kasus korupsi di Kejagung, serta percakapan antara pejabat Kejagung dan terdakwa, kata Wapres, juga sangat ironis. Skandal itu menjadi ironis karena sekaligus membenarkan dan membuktikan sinyalemen selama ini tentang adanya mafia peradilan di mana-mana.

”Terungkapnya skandal itu, pada sisi lain hebat sebab menunjukkan tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia sudah tinggi. Kita luar biasa dalam pemberantasan korupsi sebab bupati, gubernur, anggota DPR, mantan kepala polisi, dan jaksa diringkus. Optimisme kita pun muncul justru karena skandal itu,” ujarnya.

Wapres menegaskan, Kejagung harus berbenah diri. ”Seorang pejabat yang terkena kasus tidak punya lagi legitimasi moral dan wibawa. Ia tidak bisa lagi memimpin anak buahnya,” ujarnya.

Terkait materi pembicaraan antara Untung dan Artalyta yang disadap dan diungkapkan KPK, Wapres mengaku terkejut. ”Sadapan telepon itu murni dan tanpa tekanan. Untung surprised kenapa sebesar itu? Mungkin di bawah melaporkan salah atau sudah dipangkas,” ujar Wapres.

Skandal di kejaksaan itu, kata Wapres, memukul pemerintah. Namun, pembenahan kejaksaan tetap bisa dilakukan dalam waktu singkat. Keyakinannya didasarkan pembicaraannya dengan konsultan Tim Antikorupsi dari Hongkong yang jadi acuan KPK.

Selain itu, karena gerak KPK yang memiliki kekuatan dan kewenangan ekstra, menurut Wapres, ketakutan masih menghantui sejumlah pengambil keputusan di setiap tingkatan. Keputusan pun dilarikan ke atas. ”Di bawah tidak mau mengambil keputusan. Dirjen lempar ke menteri, menteri ke wapres, dan saya ke presiden,” ujarnya.

Pemerintah mengapresiasi keberanian KPK. Meski bukan bagian dari pemerintah, KPK selalu dalam koordinasi Presiden sebagai Kepala Negara.

Pemeriksaan tiga jaksa

Di Semarang, Hendarman Supandji menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo untuk memeriksa tiga jaksa yang terlibat pembicaraan dengan Artalyta, Senin besok. Ketiga jaksa itu adalah Untung Udji, Kemas Yahya Rahman (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dan Urip. ”Saya sudah instruksikan. Pemeriksaan mulai Senin besok,” ujar Hendarman di Universitas Diponegoro, Sabtu.

Hendarman juga akan meminta klarifikasi Artalyta. Pengumpulan keterangan dari beberapa pihak yang terlibat dalam pembicaraan akan menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan pada jaksa yang diduga terlibat.

”Kami masih terus mengumpulkan keterangan, apakah nanti akan dijerat dengan pasal korupsi atau pelanggaran etika,” katanya.

Mengenai Komisi Kejaksaan yang merekomendasikan penyelidikan internal terkait kasus Urip, untuk mencari kemungkinan adanya jaksa lain yang terlibat, Hendarman mengaku siap menjalankannya. ”Kami akan melakukan untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Gayus, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, menegaskan, majelis hakim Pengadilan Khusus Tipikor juga harus memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan memeriksa jaksa, baik yang disebut maupun terlibat pembicaraan dengan Artalyta. Keterangan tersebut bisa jadi bukti yuridis dan pintu masuk pengembangan pemeriksaan kasus suap itu. (inu/a03/tra)

Harian Kompas, Minggu, 15 Juni 2008

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/15/0204146/kejaksaan.butuh.wajah.baru

INILAH CUPLIKAN PEMBICARAAN ARTALYTA-URIP

JAKARTA, SENIN – Bukti rekaman percakapan antara Artalyta Suryani-Urip Tri Gunawan serta Artalyta-Untung Uji Santoso (saat itu menjabat Jaksa Muda Perdata Umum) mengungkapkan rancangan (setting) konferensi pers Kejaksaan Agung tentang penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Urip.
Baca lebih lanjut

MAKIN LEMAH, KEPERCAYAAN TERHADAP HUKUM

Mendengar percakapan telepon antara Artalita dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso seperti terungkap dalam persidangan beberapa hari lalu, bulu kuduk kita berdiri. Kesan yang terungkap dalam percakapan itu antara lain terasa akrab antara keduanya dalam mengatur strategi pasca penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK. Tentu saja percakapan itu bukan percakakapan orang-orang kelas teri karena yang diperbincangkan adalah” bapak-bapak kita di Kejaksaan Agung”. Sebuah percakapan yang bernilai tinggi karena di dalamnya ada jumlah uang miliaran dan penyelamatan tokoh-tokoh seperti biasa terungkap dalam film-film mafia.

Baca lebih lanjut