HUKUM KONSITUSI

NAMA : ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

NPM : 200201026230

MT KULIAH : HUKUM KONSTITUSI

DOSEN : PROF. DR. H.R. SRI SOEMANTRI MARTOSOEWIGNJO, S.H.

TANGGAL : 18 JUNI 2004

1. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Apa hubungan antara konstitusi dan negara?

Jawab :

Yang dimaksud dengan konstitusi menurut Bryce ialah kerangka masyarakat politik, yang diorganisir berdasarkan hukum, yang membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dengan demikian konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan antara kedua hal tersebut. Berdasarkan pendapat Phillips, konstitusi digunakan dalam dua pengertian yakni konstitusi dalam arti abstrak dan dalam arti kongkrit. Yang dimaksud dengan konstitusi abstrak adalah sistem hukum, kebiasaan dan konvendi yang menetapkan susunan dan wewenang alat perlengkapan negara dan dan mengatur hubungan alat perlengkapan negara itu satu dengan yang lain dan dengan warga negara. Sedangkan konstitusi dalam arti kongkrit adalah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi dalam arti kongkrit itu juga disebut undang-undang dasar (UUD).

Dari uraian mengenai konstitusi di atas, hubungan antara konstitusi dan negara secara implisit tergambarkan dalam beberapa kalimat: “negara yang berdasar konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya itu diatur hukum. Negara konstitusional adalah negara yang kehidupannya didasarkan pada konstitusi yang bersifat nasional dan demokratis.” Suatu konstitusi dikatakan bersifat nasional bila konstitusi itu dilandasi kesadaran bernegara satu dari para penyusunnya. Sementara itu suatu konstitusi dikatakan demokratis bila konstitusi itu didasarkan pada kesepakatan rakyatnya, yang berarti kekuasaan/kedaulatan kenegaraan yang tertinggi

berada di tangan rakyat.

2. Buktikan bahwa konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara!

Jawab :

Dalam masyarakat dimana tradisinya bernegara dan berpemerintahan belum tumbuh secara rasional dan impersonal, institusi politik dan hukumnya cenderung berhimpitan dengan konsep ketokohan yang bersifat personal. Maka dalam keadaan demikian, semua keputusan politik sebagian terbesar cenderung dipengaruhi oleh karakter persona atau kepribadian serta perilaku pemimpin yang menentukan keputusan tersebut. Namun, dalam rangka cita-cita Negara Hukum (Rechtsstaat) yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi proklamasi, kecenderungan-kecenderungan mengenai praktek-praktek sistem kepemimpinan persona tersebut tidak dapat dipertahankan. Dalam doktrin Negara Hukum, berlaku prinsip bahwa pemimpin yang sebenarnya bukanlah orang, melainkan hukum yang dilihat sebagai suatu sistem. Karena itu, doktrin yang dikenal mengenai ini adalah “the rule of law, and not of man”. Karena itu, diperlukan perangkat peraturan perundangan-undangan sebagai instrumen pengaturan normatif mengenai pembatasan kekuasaan dalam negara. Dalam sistem kekuasaan modern, tidak dapat diterima logika dan akal sehat jika keputusan hanya diserahkan pada kehendak pribadi seorang yang menduduki sesuatu jabatan tertentu. Betapapun luhurnya budi seseorang, sekali ia menduduki jabatan kekuasaan umum, maka kepadanya terkena hukum besi dalam kekuasaan, yaitu: ‘power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely’. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, dalam setiap negara modern, haruslah diadakan pengaturan dan pembatasan kekuasaan dengan hukum, dalam hal ini konstitusi. Bahkan hukumlah yang harus diterima sebagai satu-satunya pengertian mengenai sistem kepemimpinan yang paling objektif, rasional dan impersonal. Pemimpin kita yang sesungguhnya adalah ‘the rule of law, and not of man’. Dengan pengertian demikian, maka tokoh pemimpin boleh saja berganti, tetapi sistemnya tidak. Kepemimpinan sistem ini pulalah yang akan terus menjamin keberadaan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Dalam sistem demokrasi yang kita bangun sekarang, kita memang tidak dapat lagi mengharapkan peranan kepemimpinan persona untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa seperti pernah diperankan oleh para tokoh pemimpin bangsa dan negara kita di masa lalu. Presiden di masa yang akan datang tidak bisa lagi dianggap sebagai tokoh simbolik yang dapat berfungsi efektif sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk menghalangi agar institusi kepresidenan kita tidak larut dalam persoalan-persoalan kepentingan pribadi atau kelompok, ialah dengan membatasi dan mengaturnya sebagai suatu institusi yang diikat oleh norma-norma hukum yang lugas, rasional dan impersonal.

Karena sentralnya kedudukan cabang kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Kepala Negara serta Kepala Pemerintahan, dan karena pada hakikatnya suatu naskah konstitusi memang dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang bersifat membatasi kekuasaan organ pemerintahan, maka materi pengaturan mengenai cabang kekuasaan eksekutif biasanya selalu lebih rinci dibandingkan dengan pengaturan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Itu sebabnya maka dalam perumusan UUD 1945, ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara, lebih banyak materinya dibandingkan dengan pengaturan mengenai MPR/DPR dan Mahkamah Agung. Dan penjelasan ini sekaligus pula membuktikan bahwa bahwa konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara.

3. Apa yang dimaksud dengan “Constitutional Dictatorship”? Jelaskan!

Jawab :

“Constitutional dictatorship” adalah pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial, karena dalam sistem ini tidak terdapat pemisahan secara tegas antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kedua jabatan ini menyatu di tangan satu orang yang disebut presiden atau sebutan lain. Dalam sistem pemerintahan presidensial, fungsi-fungsi seremonial terkombinasikan dalam kekuasaan politik dan administratif serta tanggungjawab presiden yang bersifat menyeluruh yang tergambar dalam fungsi ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagi penganut sistem pemerintahan parlementer, penggabungan itu dianggap terlalu memusatkan kekuasaan pada satu tangan. Semua kekuasaan dan fungsi-fungsi simbolis disatukan, sehingga memberikan kepada presiden suatu karisma kelembagaan yang luar biasa pengaruh dan kewibawaannya. Keduanya menjadi satu dalam diri presiden, padahal peranan yang harus dilakukan oleh presiden (concentration of power and responsibility upon the president) dalam melaksanakan fungsi seremonial dan tanggungjawab politik cukup banyak menyita waktu dan energi.

Secara keilmuan (rechtwetenschap) dan hukum positif (positiefrechttelijk), perbedaan-perbedaan fungsi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara berdasarkan UUD 1945 itu sulit dipahami implikasi hukumnya. Baik presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah sama, sebagai penyelenggara pemerintahan. Perbedaan itu hanya berarti dalam sistem pemerintahan parlementer, dengan beberapa ciri utama: Pertama, ada dua kelembagaan eksekutif, yaitu eksekutif yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, dan eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri sedangkan eksekutif kedua ada di tangan kepala negara, yaitu raja bagi negara yang berbentuk kerajaan dan presiden bagi negara yang berbentuk republik. Dalam konteks ini, C.F. Strong dalam Modern Political Constitutions menyebut real executive bagi eksekutif yang menjalankan dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan dan nominal executive bagi eksekutif yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, kabinet atau dewan menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat (can do no wrong).

Sementara itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, hanya dikenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief of executive) dan kepala negara (head of state) ada pada satu tangan dan tunggal (single executive) yaitu presiden. Selaku pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral college). Sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik (sesuai sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensiil atau sistem pemerintahan kepresidenan).

4. Mengapa sebelum UUD 1945 diubah, sistem pemerintahan yang dianut mengandung ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil? Jelaskan!

Jawab :

Ciri-ciri sisrtem pemerintahan parlementer, sebagai berikut :

a. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara tidak bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet;

b. Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif. Dan yang disebut eksekutif disini adalah kabinet. Kabinet harus meletakan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara;

c. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposan;

d. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan/kepercayaan dari parlemen;

e. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan adalah menjadi tanggungjawab kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu, misalnya 30 hari setelah pembubaran tersebut. Sebagai akibatnya, jika partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilihan umum tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebalilknya, apabila partai oposisi yang memenangkan pemilihan umum, maka kabinet dengan sendirinya mengembalikan mandatnya dan partai politik pemenang pemilu akan membentuk kabinet baru.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, sebagai berikut:

a. Kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat;

b. Sebagai seorang kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertangggungjawab kepada presiden;

c. Karena pembentukan kabinet tersebut tidak tergantung atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan perwakilan rakyat tersebut;

d. Pemerintah untuk jangka waktu tertentu relatif lebih stabil.

Sistem pemerintahan yang terwujud dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum/setelah perubahan adalah presidensial. Namun jika kita merujuk kepada teori trias politika, maka sistem pemerintahan Indonesia ini bukan merupakan sistem presidensial murni, tetapi quasi presidensial. Hal itu dikarenakan, jika kita lihat dari Pasal 4 dan 17 Undang-undang Dasar 1945 sebelum/setelah perubahan, ditunjukkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 menganut pemerintahan presidensial, yaitu presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepadanya. Namun jika dilihat dari Pasal 5 ayat (1) sebelum/setelah perubahan dalam hubungannya dengan Pasal 21 sebelum/setelah perubahan, maka terlihat bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebelum/setelah perubahan tidak menganut sistem pemerintahan presidensial sepenuhnya, karena menurut pasal-pasal tersebut di atas, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang menunjukkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran trias politika. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris pelaksana GBHN menunjukkan supremasi dari majelis (parliamentary supremacy) yang melambangkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara yang ada dibawahnya. Karena itu majelis berwenang mengangkat dan mengesahkan suatu pemerintah (eksekutif) dan sekaligus memberhentikan pemerintah yang diangkatnya itu, jika ia gagal atau tidak mampu lagi dalam melaksanakan kehendak rakyat melalui majelis.

Sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945 sebelum perubahan, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena presiden adalah eksekutif, sedangkan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Dilihat dari sudut pertanggungjawaban presiden kepada MPR, berarti eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain—kepada siapa presiden bertanggungjawab—maka sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 sebelum perubahan dapat disebut sebagai “quasi presidensial”.

5. Ada berbagai teori tentang perubahan konstitusi. Teori mana yang dianut dalam mengubah UUD 1945?

Jawab :

Menurut Wheare (K.C. Wheare dalam Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, 2000), perubahan konstitusi akibat dorongan kekuatan yang terjadi, dapat berbentuk : (1) kekuatan-kekuatan yang kemudian melahirkan perubahan keadaan (circumstances), tanpa mengakibatkan perubahan bunyi tertulis dalam UUD melainkan terjadi pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya; (2) Kekuatan-kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal (formal amendment), putusan hakim, hukum adat, maupun konvensi.

Menurut C.F. Strong, sistem yang dipergunakan oleh negara-negara di dunia dalam mengubah konstitusinya pada dasarnya ada dua macam (C.F. Strong dalam Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, 1987) yaitu : (1) apabila suatu undang undang dasar diubah maka yang akan berlaku adalah undang undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan, artinya konstitusi yang sudah diubah bagian atau bagian-bagiannya; (2) apabila suatu konstitusi diubah maka konstitusi yang “asli” tetap berlaku dimana perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli itu. Amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.

Jika kita hubungkan dengan teori para pakar hukum ketatanegaraan di atas, maka berdasarkan teori K.C. Wheare praktik perubahan konstitusi yang dilakukan di Indonesia, adalah lebih disebabkan munculnya kekuatan-kekuatan yang melahirkan keadaan baru dan mengakibatkan berbagai perubahan keadaan dalam masyarakat. Dorongan demokratisasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (welfare state), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perubahan atas ketentuan UUD 1945. Namun jika kita hubungkan dengan teori C.F. Strong yang juga telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan sistem yang dipergunakan dalam mengubah konstitusi, maka di Indonesia terjadi kerancuan, oleh karena perubahan terhadap UUD 1945 tidak termasuk ke dalam dua hal yang dikemukakan C.F. Strong tersebut.

Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan adalah hanya teori K.C.Wheare yang bisa menjelaskan dan relevan dengan perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 ini.

6. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan oleh badan khusus. Jelaskan mengenai hal tersebut!

Jawab :

Menurut C.F. Strong (dalam Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, 2001), ada satu cara perubahan konstitusi, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan menurut suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan, disamping 3 macam prosedur atau cara perubahan konstitusi lainnya, yaitu: perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu; perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum; perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian dalam negara serikat; perubahan konstitusi yang dilakukan menurut suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Jika kita hubungkan dengan keadaan di Indonesia, yang berwenang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 secara konstitusional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. MPR mempunyai kewenangan (authority) mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh norma hukum (power by legal norms).

Adapun isu pembentukan atau keberadaan komisi konstitusi sebenarnya berawal pada pertanyaan siapakah yang paling cakap dan berwenang melakukan perubahan terhadap UUD 1945? Meskipun secara konstitusional MPR berwenang mengubah UUD tetapi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (sovereignity) harus dilibatkan dalam perubahan UUD. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi (supreme power) yang melekat pada pemilik kedaulatan itu. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dalam perjalanannya ternyata dirasakan tidak bertindak sebagai stimulan terciptanya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya masukan-masukan rakyat ke MPR dari masyarakat yang berkaitan dengan perubahan konstitusi. Surat-surat yang masuk ke MPR berjumlah kurang dari 200 surat, sangat jauh bila dibandingkan dengan yang terjadi di Afrika Selatan yang mencapai 15 juta surat ketika dilakukan penyaringan aspirasi masyarakat dalam mengubah konstitusinya. Kurang terlihat adanya upaya sungguh-sungguh dan terbuka dari MPR dalam menjaring aspirasi masyarakat. Pengambilan keputusan mengenai amandemen dilakukan hanya dalam waktu sepuluh hari sidang MPR, bahkan dari sepuluh hari tersebut waktu yang efektif untuk membahas hanya lima hari. Pembahasan hanya dilakukan oleh sekitar 200 orang anggota MPR yang membahas dari awal seluruh rancangan yang telah disusun oleh Badan Pekerja MPR. Proses dan jangka waktu yang demikian menjadikan sangat sulit bagi anggota MPR untuk benar-benar dapat memahami dan memutuskan secara bijaksana materi perubahan UUD 1945 yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Proses yang melibatkan berbagai anggota MPR yang masing-masing mempunyai kepentingan tertentu semakin memperburuk keadaannya mengingat perubahan UUD harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kelemahan-kelemahan dalam proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana tersebut di atas semakin menguatkan argumentasi bahwa proses perubahan UUD harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar MPR. yaitu lembaga yang dapat secara penuh melaksanakan prinsip-prinsip independensi serta melibatkan partisipasi rakyat, dalam hal ini adalah Komisi Konstitusi.


7. Bagaimana komentar anda terhadap Ketetapan MPR yang memungkinkan Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui referendum?

Jawab :

Perspektif hukum tata negara kita, Indonesia, bagaimanapun juga harus tetap mengacu kepada konstitusi, yaitu UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 setelah perubahan, kewenangan MPR antara lain untuk menetapkan UUD. Selanjutnya berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 setelah amandemen, terhadap upaya perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR tersebut mensyaratkan juga harus dihadiri oleh duapertiga dan disetujui oleh lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Maka, beranjak dari ketentuan konstitusi seperti itu, maka sungguh tidak mungkin untuk saat ini dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui cara referendum. Cara referendum dalam melakukan perubahan UUD 1945 muncul dan berkembang menjadi wacana beberapa waktu yang lalu ketika mengemukan sebuah statement dari Presiden Megawati: “bahwa UUD 1945 merupakan dokumen kontrak sosial bersama rakyat, sehingga apabila UUD 1945 akan dirubah sebaiknya ditanyakan kepada rakyat dan karena itulah dibutuhkan referendum.” Secara teoretis pendapat seperti itu memang dimungkinkan, namun demikian, tetap harus dibuat landasannya dalam konstitusi terlebih dulu. Sudah sama-sama kita pahami bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan di mana MPR dibentuk berdasarkan mekanisme pemilihan umum, dan diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan pembentukan atau perubahan konstitusi, sehingga bagaimanapun kita tetap harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk mengubah mekanisme perubahan UUD 1945 tersebut kepada rakyat melalui referendum, kecuali jika ketentuan dalam UUD 1945 telah diubah dan terdapat ketentuan yang mengatur bahwa perubahan UUD harus dilakukan oleh rakyat.

8. Apa yang dimaksud dengan :

a. Presiden tidak dapat diganggu gugat.

b. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Jawab :

a. Terminologi presiden/raja tidak dapat diganggu-gugat, terutama berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer, oleh karena presiden/raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu-gugat (the king can do no wrong); yang bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah menteri, baik bersama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggungjawaban menteri: tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).

b. Paham bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini, yang menyatakan bahwa: sebuah undang-undang yang telah dibuat sesuai prosedur, yakni oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan oleh Presiden maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hanya Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang berwenang untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak sah, ketentuan ini di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji suatu undang-undang.

2 thoughts on “HUKUM KONSITUSI

  1. maf saya da tugas dan saya kebingungan untuk mendapatkanny,mohon bantuannya,say diberikan oleh dosen saya untuk mencari alat perlangakapan MPR secar menyeluruh,,gmna??tolong kirim ke email saya ya..makasih

  2. ass…
    hormat saya kapada guru besar prof. sri soemantri Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.
    saya ingin bertanya tentang prosedur perubahan akta catatan sipil.dalam hal ini yang dilakukan adalah perubahan nama.bagaimana prosedurnya?
    atas jawabannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
    wassalam…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s