KEBEBASAN MEMPEROLAH INFORMASI

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Analisis Dampak Sosial yang diberikan oleh Prof. Retno Sutaryono

Esensi dari demokrasi adalah ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’. Paham demokrasi meletakkan ‘rakyat’ sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, dan sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Sehubungan dengan itu Huntington (1995) menyoroti 6 (enam) ciri penting yang melekat pada demokrasi. Pada keenam ciri penting tersebut, tanpa kecuali, menonjolkan adanya kesamaan—yaitu hadirnya partisipasi rakyat dalam semua ciri—dalam penentuan para pemimpin mereka, dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dalam menjalankan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama tanpa dihalang-halangi, dan akhirnya diperlukannya persetujuan rakyat terhadap hasil konkret dari kebijakan yang telah dijalankan.

Untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif dibutuhkan dua syarat penting, yaitu pertama, adanya kebebasan untuk memperoleh akses kepada informasi, menyampaikan pendapat dan berorganisasi; yang kedua, adanya kesediaan berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah. Tanpa kedua syarat tersebut di atas demokrasi tidak akan berjalan. Dengan perkataan lain, keterbukaan dan akses kepada informasi merupakan syarat atau kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas, termasuk didalamnya hak untuk berbeda pendapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan, keterbukaan merupakan suatu kondisi untuk memungkinkan partisipasi masyarakat. Dengan rumusan yang negatif dapat dikatakan juga, ketertutupan tidak memungkinkan partisipasi rakyat. Untuk kepentingan ini diperlukan akses rakyat kepada informasi yang berkaitan pertama-tama dengan proses pembahasan yang berkenaan dengan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan masyarakat. Keterbukaan dalam hal ini mengandung makna bahwa dalam perumusan kebijakan publik dituntut adanya kejelasan berkenaan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, motivasi yang mendorong, serta informasi penting bukan hanya tentang dampak terhadap lingkungan, tetapi terutama berkenaan dengan “perkiraan dampak sosio-ekonomi” yang bakal menimpa masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka semua kebijakan publik dari peraturannya memerlukan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan peraturan yang ada secara empirik lebih banyak disebabkan oleh sangat kurangnya pelibatan publik pada tahap perumusannya. Dalam masyarakat transisional secara sosio kultural, kendala pada komunikasi politik merupakan sesuatu yang endemik.

Adalah sangat penting bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka maupun terselubung pada umumnya dapat disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi, atau ketidaksiapan, atau ketidaksediaan masyarakat memikul resiko dan dampak yang dipersepsikan. Sikap budaya lama dari pamong (birokrasi) yang merasa memonopoli informasi acapkali muncul ke permukaan dalam bentuk yang dituduhkan sebagi “arogansi kekuasaan”. Hampir semua masalah yang dihadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena ‘tidak adanya komunikasi’ yang sehat, atau bahkan karena ‘salah komunikasi’. Kesemuanya berlatarbelakang karena ketidaksediaan berbagai privilege, berbagi informasi dengan pihak lain.

Keterbukaan informasi adalah suatu kondisi untuk memungkinkan demokrasi berfungsi. Tidak ada demokrasi, apa pun predikat dan jenisnya, tanpa partisipasi politik rakyat, dan tidak akan ada partisipasi rakyat tanpa transparansi, tanpa keterbukaan politik termasuk di dalamnya, keterbukaan informasi. Kita pun memahami keterbukaan informasi sulit diharapkan berkembang pada lingkungan masyarakat yang non-demokratis. Oleh karena itu upaya menguak koridor keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan proses demokratisasi.

Lebarnya koridor keterbukaan informasi ditentukan oleh budaya politik yang melatarbelakanginya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih merupakan suatu masyarakat ‘pramodern’, yang dalam banyak hal masih mengendapkan watak tradisional pada berbagai tingkat perkembangannya. Pemahaman tradisional tentang rakyat sebagai lapisan sosial yang under privileged telah turut mendorong memperkuat sikap ketertutupan pada lapisan-lapisan otoritas.

Terbatasnya koridor keterbukaan informasi tidak mampu mencegah berbagai patologi sosial, ekonomi, politik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, matinya peluang untuk mengembangkan daya kreatif dan kemampuan bersaing secara terbuka dan adil, terjadinya kebijakan-kebijakan publik yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat, yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan secara luas, tanpa rakyat mampu melakukan pengawasan dan pengendaliannya secara efektif. Kesemuanya itu menimbulkan perasaan ketidakberdayaan dan ketidakadilan yang mendalam, yang menimbulkan ketidakpuasan sosial. Bila penyimpangan-penyimpangan itu tetap meluas tanpa terhambat, akibat berikutnya adalah munculnya keresahan sosial yang selanjutnya merebak menjadi frustrasi sosial dan politik. Kesemuanya merupakan penyebab dari proses terjadinya alienasi politik, satu korelasi negatif dari tidak adanya keterbukaan informasi yang pada ujungnya berdampak terhadap stabilitas politik.

Langkah-langkah mengembangkan keterbukaan informasi tidak bisa dipisahkan dari proses demokratisasi. Berbagai penyakit yang menyumbat partisipasi rakyat, menutup keterbukaan informasi, arogansi kekuasaan, kesewenang-wenangan masyarakat terhadap nilai-nilai dan kesepakatan nasional dapat ditelusuri dari tidak adanya kemampuan masyarakat menjalankan kontrol sosial dan kontrol politik yang efektif.

Jawaban untuk menerobos sumbatan itu antara lain adalah memperkuat masyarakat vis-à-vis berhadapan dengan kekuasaan. Kekuatan itu ditemukan pada kelas menengah yang kuat dan mandiri, yang pada wataknya terkait perlunya melindungi kepentingan-kepentingan publik.

Masukan-Masukan Untuk Ruu Kebebasan Memperoleh Informasi

Dibawah ini saya sampaikan masukan-masukan terhadap RUU Kebebasan Memperoleh Informasi. Secara umum materi dari RUU ini hampir ideal, namun demikian terdapat beberapa hal yang dirasakan mengganggu yang patut kita kritisi demi penyempurnaan dalam penyusunannya, tentu setiap pengrkitisi mempunyai argumentasi-argumentasi tertentu yang didasarkan kepada sudut pandang mereka.

Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperolah Informasi yang dikemukakan oleh ICEL ini sekilas sangat liberal dan tampaknya merupakan modifikasi dari RUU serupa yang berada di negara-negara maju. Memang masyarakat kita tengah berubah, namun sesungguhnya perubahan terhadap tatanan masyarakat tidak perlu secara serta merta dan mendadak, perubahan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan secara bertahap atau gradual. Tapi tampaknya yang ingin disodorkan oleh RUU ini merupakan suatu langkah lompatan besar (big jump), yang saya kuatirkan justru masyarakan sendiri yang belum siap untuk melaksakannya.

Selanjutnya, mengapa di negara Indonesia yang nota bene mengklaim sebagai negara hukum tidak pernah memanfaatkan lembaga-lembaga yudisial yang keberadaannya diakui oleh undang-undang—bahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu lembaga peradilan resmi—dan senantiasa membutuhkan lembaga-lembaga ekstra yudisial—seperti cetusan komisi informasi dalam rancangan undang-undang ini. Hal ini terlihat dengan diberikannya peran ajudikasi yang dilakukan oleh komisi informasi ini yang diberikan kewenangan untuk “memutuskan” kasus-kasus keterbukaan informasi ini, seperti layaknya sebuah pengadilan.

Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga hukum “resmi” kita, tidak berdaya dan kurang dipercaya oleh masyarakat untuk memutus perkara-perkara yang bersangkutpaut dengan pengurusan hukum di negaranya sendiri;

Kemudian jika kita menyoroti Bab I Pasal 1 huruf 4 : “Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi di tingkat daerah dengan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pada bagian ini saya merasakan terdapat suatu hal yang sangat mengganggu dan saya anggap tidak konsisten, oleh karena keberadaan komisi informasi ini di tingkat kabupaten/kota tidak diakui, padahal kabupaten/kota merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang harus transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi-informasi yang proporsional kepada masyarakat luas.

Bahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa otonomi daerah sesungguhnya berada di Kabupaten/Kota, artinya pelayanan kepada masyarakat justru dominan di sana, tetapi justru mengapa upaya kontrol dari komisi informasi ini luput dilaksanakan di kabupaten/kota?

Dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) dikatakan : “Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang ini.” Jo. ayat (2) : “Setiap orang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia ataupun orang asing baik yang menetap di Indonesia maupun yang tidak berstatus menetap di Indonesia”.

Saya menolak substansi yang terkandung dalam pasal ini, oleh karena akses untuk mendapatkan informasi tidak harus selalu terbuka bagi orang-orang asing, kecuali jika informasi tersebut misalnya sangat bermanfaat untuk mengungkap kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia (crime against humanity).

Selanjutnya dalam Pasal 6 : “Permintaan informasi tidak memerlukan alasan yang menyertai permintaan tersebut.”

Saya berpendapat, berdasarkan hukum administrasi negara, dinyatakan bahwa diperlukan suatu alasan-alasan yang menyertai permintaan informasi suatu dokumen negara. Dinegara maju sekalipun alasan ini saya rasa sangat logis dan bukan berarti masyarakat yang meminta informasi tersebut akan terkena sanksi-sanksi tertentu dari negara, tetapi alasannya adalah hanya dari aspek administrasi belaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Samuel P. Huntington, “Gelombang Demokratisasi Ketiga”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 4-12;

2. Ichlasul Amal dan Armaidy Asmawi, “Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional”, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta, 1996, hal. 31-43;

3. Mas Achmad Santosa, “Kebebasan Memperolah Informasi”, Kampanya Publik Untuk Pemerintahan Terbuka (Open

Government), Jakarta, 2000.

Bogor, 16 Januari 2001

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s