GAIRAH, KETERASINGAN, DAN KORUPSI POLITIK

Dr Hamdi Muluk, Psikolog Politik Universitas Indonesia

Bagaimana kita harus memaknai perjalanan demokrasi kita akhir-akhir ini? Kita baru saja melololoskan 34 partai politik peserta pemilu yang siap bertarung untuk Pemilu 2009. Kita sudah dan akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) sebanyak 437 kali.
Rasanya sepanjang perjalanan Indonesia berdemokrasi (dengan catatan khusus pengecualian pada era 1955- an), baru pada era Reformasi inilah ?gairah? dan semarak kehidupan politik begitu tinggi dan semarak.
Namun pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah semua hiruk pikuk ini menghasilkan pencapaian politik yang substansial seperti output kebijakan yang bermutu, pelaksanaan kebijakan yang bersih, akuntabel, dan transparan (yang lazim disebut sebagai “good governance”)?
Pertanyaan lain yang juga substansial, apakah semua kegairahan ini melahirkan pembelajaran politik yang bagus buat warga negara (partisipatif, kritis, pengetahuan politik yang baik) yang akan menjadi basis sebuah kultur politik yang kuat? Sejauh ini kita tidak mempunyai sebuah atau beberapa penelitian komprehensif untuk menjawab keseluruhan gugatan di atas.
Pengamatan atas data dan fakta, baik dari laporan media atau beberapa penelitian, dapat kita kemukakan sebagai berikut. Pertama,hasil penelitian oleh lembaga Demos menunjukkan bahwa prestasi demokrasi kita yang paling bisa dibanggakan adalah kebebasan berpendapat dan berserikat (terlihat dari makin bebasnya kehidupan pers dan meningkatnya jumlah organisasi masa dan politik).
Kedua,ternyata sejauh ini kita tidak kunjung melahirkan produk kebijakan yang bermutu, baik dari lembaga DPR maupun pemerintahan. Ketiga catatan praktik good government pada lembaga-lembaga negara pada umumnya masih buruk. Keempat, ternyata demokratisasi justru tidak berhasil menekan angka korupsi.
Amatan secara kualitatif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK menunjukkan porsi korupsi terbesar justru didominasi kasus-kasus korupsi politik (penyuapan oleh pengusaha atau institusi dan melibatkan aktor politisi dan partai politik).
Kelima,dari segi psikologi politik rakyat,dalam pengertian tingkat pengetahuan politik, partisipasi politik yang sehat,kultur politik yang beradab belum memuaskan. Hasil penelitian Demos dan beberapa hasil survei lembaga seperti Tempo, LSI, LP3ES juga mengarah pada tidak berhasilnya gairah demokrasi tingkat tinggi tersebut dalam meningkatkan derajat sofistikasi warga negara Indonesia. Pertanyaan lanjutannya, mengapa ini bisa terjadi serta demokrasi ini sebenarnya buat siapa?
Kegagalan proses demokratisasi pasca-Reformasi ini bersumber pada gagalnya konsolidasi kekuatan pro- Reformasi dalam membangun sebuah sistem politik yang tidak terfragmentasi, kuat,bersih, dan terinstitusi (institutionalized).Kekuatan politik pascarezim otoritarian (pasca-Soeharto) tidak menghasilkan sebuah rezim yang solid yang mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan reformasi institusional.
Jumlah partai politik yang banyak, sudah tentu jumlah politisi yang ikut bertarung (pada pemilu legislatif dan pilkada) juga lebih banyak. Masalahnya, jumlah yang banyak tersebut justru tidak diikuti dengan kualitas yang memadai (terbukti dengan rendahnya kinerja politisi tersebut baik yang duduk di eksekutif ataupun legislatif).
Untuk “menipu” para pemilih di tengah jumlah petarung politik yang besar tersebut,politisi tidak punya pilihan selain menyewa konsultan politik untuk memoles citra mereka.Pada titik inilah terjadi komplikasi serius dengan hirukpikuk politik tersebut. Biaya untuk me moles citra tersebut sangatlah luar bisa besar untuk ukuran penghasilan rata-rata orang Indonesia.
Kalkulasi pukul rata untuk biaya seorang calon bupati/gubernur paling rendah 2 miliar rupiah,maka estimasi biaya pembelanjaan iklan sekitar 476 pilkada (dengan rata-rata 3 kandidat) akan mencapai 2 x 476 x 3 = Rp2.856 miliar. Hasil wawancara dengan Hotline Adv yang dimuat sebuah media mengonfirmasi pengeluaran keseluruhan biaya belanja iklan para politikus dan partai politik pada Pemilu 2004 mencapai Rp10 triliun.
Dia memperkirakan jumlah pengeluaran tersebut untuk 2008?2009 dengan adanya pilkada dan pemilu legislatif plus pemilu presiden akan naik menjadi sekitar Rp35 triliun. Sebuah jumlah yang sangat dramatis. Dari mana datangnya dana sebesar itu? Apalagi hanya satu dua partai politik yang didukung oleh pendanaan publik? Jawabannya tidak perlu diragukan lagi: uang haram yang berasal dari korupsi,kolusi para politikus dan pengusaha.
Sudah lama dikeluhkan bahwa keuangan partai tidak pernah bisa diaudit secara menyeluruh asal-muasalnya. Undang-undang kita belum ?galak? mengenai soal ini.Korea Selatan sebagai perbandingan tidak memperbolehkan lagi pengusaha menyumbang untuk partai.Sumber keuangan partai di sana hanya diperbolehkan dari hasil ?sedekah? dari rakyat dengan jumlah ?receh?,tapi berakumulasi menjadi besar.
Dengan tidak berdayanya kita dalam memperkuat institusi penegakan hukum (lihat betapa keroposnya kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan kita), gairah politik tingkat ini hanya akan menghasilkan deretan moral hazard dengan makin maraknya korupsi politik sebagai konsekuensi dari tingginya biaya politik di negeri ini.
Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Jakob Musila (2007) dan Michael T Rock (2007) bahwa memacu demokratisasi di tengah lemahnya institusi penegakan hukum justru akan memperbesar tingkat korupsi, bukan sebaliknya. Risiko psikologis lain yang tidak kurang seriusadalah gejala ?alienasi politik? di tingkat masyarakat.
Fragmentasi politik yang tidak jelas konsistensinya (tidak jelasnya ideologi yang mewujud dalam bentuk kinerja/ program nyata) hanya akan membuat bingung para pemilih, tetapi suka atau tidak suka kita dipaksa untuk memilih mereka. Pada akhirnya voter menjadi tidak berdaya dan akan bersikap apatis.
Konsekuensi lain adalah, paling tidak, voter akan memilih dengan dasar-dasar yang tidak rasional (popularitas, ketampanan, dan hal-hal lain yang bukan substansi politik).Jadi,sebegitu jauh riuh rendah maraknya proses politik tidak kunjung menghasilkan budaya politik yang ajek.
Bagaimana cara kita keluar dari lingkaran setan demokrasi semu yang mengakibatkan tidak kunjung munculnya pembangunan institusi, kemunduran budaya politik,dan maraknya korupsi politik? Lingkaran mana yang harus kita potong terlebih dahulu? Pertama,harus didorong proses penyederhanaan jumlah partai politik menjadi empat atau lima, atau maksimal tujuh partai politik yang benarbenar kuat, jelas basis ideologi dan program kerjanya.
Dengan begitu partai benar-benar menyaring politisi yang berkualitas untuk duduk dalam partai. Untuk mencapai hal ini, batas electoral threshold harus ditingkatkan menjadi minimal 10%. Kedua, kita harus mendorong UU yang sangat ketat dan ?galak? dalam mengatur keuangan partai. Batas sumbangan dari pengusaha (perusahaan) terus-menerus diperkecil.Yang lebih penting adalah UU memungkinkan untuk mengaudit dan menelusuri sampai ke hulu soal asal-usul keuangan partai.
Ketiga, melengkapi metode “penjeraan” yang ditetapkan KPK. Reformasi total aparat penegak hukum adalah sebuah keniscayaan (necessary condition) yang tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun tingginya risiko, apa pun pilihan metodenya,pilihan untuk mereformasi total institusi ini harus segera didorong. Hanya dengan berbekal dukungan institusi hukum yang bersih, proses mendorong demokratisasi akan membuahkan hasil (output) politik yang substansial.(*)

Senin, 4 Agustus 2008-09:57 wib

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/04/58/133548/gairah-keterasingan-dan-korupsi-politik

One thought on “GAIRAH, KETERASINGAN, DAN KORUPSI POLITIK

  1. jadi jalan keluarnya piye to pa’e??? apa golput aja??? kalo pun milih hanya melanggengkan kekuaasaan saja tanpa ada balas jasa politik…………………………………………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s