MASIH PERLUKAH LEMBAGA KEJAKSAAN?

Oleh Yohanes Usfunan

Kinerja kejaksaan di negeri ini kian kurang dipercaya dengan terkuaknya kebobrokan yang ada dalam tubuh lembaga itu.

Kurangnya kepercayaan rakyat disebabkan kejaksaan tak berdaya memberantas, tetapi justru terlibat korupsi. Hal ini membuat rakyat kian skeptis.

Skandal jaksa Urip membuktikan, kejaksaan mengabaikan instruksi Presiden Yudhoyono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Keterlibatan kejaksaan sebagai ”pemain” dalam mafia peradilan dan kesan melindungi korps yang terlibat harus diakhiri. Kejaksaan perlu belajar dari keberhasilan KPK menangani korupsi. Tak mengherankan bila kalangan yang apriori bertanya, ”Masih perlukah lembaga kejaksaan?” Atau, bubarkan dan posisikan kejaksaan di bawah KPK.

Pelopor

Seharusnya kejaksaan menjadi pelopor pemberantasan KKN dan mafia peradilan. Tudingan media asing bahwa Indonesia sebagai the sick man of Asia karena korupsi seharusnya memacu kejaksaan meningkatkan pemberantasan korupsi. Sebab, korupsi di Indonesia dinilai amat parah dibanding negara lain.

Maka, Jaksa Agung harus berani menegakkan wibawa dan independensi jika ingin mempertahankan eksistensi kejaksaan. Secara konstitusional, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang terkait kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945. Sebagai lembaga pemerintahan, kejaksaan berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam penuntutan dan bersifat independen sesuai Pasal 1 UU No 16/2004 tentang Kejaksaan.

Seandainya Jaksa Agung tegas membersihkan jajarannya sesuai Pasal 18 Ayat 1 UU Kejaksaan, Jaksa Agung sebagai pengendali tugas dan wewenang dapat dipastikan kian terhormat, apalagi menurut Pasal 8 Ayat 2 ”… jaksa bertindak untuk dan atas nama negara. Karena itu, jaksa wajib melaksanakan tugas dan wewenang berdasar hukum dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga kehormatan dan martabat profesi.

Pasal 10 Ayat 1 UU Kejaksaan menentukan, jaksa menjunjung tinggi dan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, menjalankan tugas dan wewenang, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak diskriminatif dan menolak pengaruh siapa pun. Manakala prinsip-prinsip ini diaktualisasi oleh setiap jaksa, eksistensi kejaksaan akan bertahan dan dicintai rakyat.

Wewenang

Salah satu penyebab penyimpangan jaksa, mungkin karena tugas dan wewenangnya terlalu luas dalam pidana, perdata, tata usaha negara, ketertiban dan keamanan umum. Dari perspektif legislative drafting, pemberian wewenang yang terlampau luas, apalagi kabur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan delegasi wewenang blangko (cek kosong) yang berpotensi menimbulkan arogansi dan penyalahgunaan wewenang.

Wewenang kejaksaan di bidang pidana melakukan penuntutan, melaksanakan dan mengawasi penetapan hakim dan putusan pengadilan. Wewenang lain, melakukan penyidikan tindak pidana seperti korupsi dan HAM.

Di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili negara, kejaksaan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk ketertiban dan ketenteraman umum, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal sebagaimana diatur Pasal 30 Ayat 1-3 UU Kejaksaan.

Untuk mengefektifkan wewenang kejaksaan, perlu diidentifikasi tugas dan wewenang yang tepat melalui perubahan UU Kejaksaan. Misalnya, wewenang penanganan korupsi diserahkan kepada KPK karena, pertama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), memerlukan penanganan profesional, intensif dan berkesinambungan.

Kedua, penanganan korupsi oleh kejaksaan belum berhasil optimal sehingga perlu ditangani KPK sebagai badan khusus yang ideal dan berani mempertahankan independensi.

Ketiga, guna mencegah kemungkinan penumpukan dan penyalahgunaan wewenang jaksa.

Keempat, perekrutan JAM sebaiknya dari nonkarier seperti akademisi dan penegak hukum yang lain agar obyektif mengendalikan dan mengawasi jaksa.

Kelima, rekrutmen penerimaan calon jaksa harus transparan, melibatkan pengawas eksternal karena disinyalir ada suap yang berdampak menyuburkan KKN.

Keenam, serahkan wewenang keamanan dan ketertiban umum kepada polisi dan ABRI, sedangkan pengawasan aliran kepercayaan dan lainnya diserahkan kepada polisi dan departemen agama. Tugas penelitian dan pengembangan hukum diserahkan kepada perguruan tinggi.

Ketujuh, kejaksaan akan tetap eksis, efektif, dan bebas KKN bila wewenang dan tugasnya dibatasi. Maka, Presiden bersama DPR perlu merevisi UU Kejaksaan.

YOHANES USFUNAN Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Denpasar

Harian Kompas, Selasa, 15 Juli 2008

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/15/00505155/masih.perlukah.lembaga.kejaksaan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s