PEMERIKSAAN PARA JAKSA

Kita perlu bertanya, apakah yang hendak dicari dari pemeriksaan para jaksa–termasuk para jaksa agung muda (JAM)–terkait kasus suap jaksa BLBI? Pemeriksaan berlangsung sejak awal pekan ini. Dan, kemarin, Jaksa Agung Muda (JAM) Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso, mendapatkan giliran. Besok jatah mantan JAM Pidsus, Kemas Yahya Rahman. Lusa pemeriksaan JAM Intel, Whisnu Subroto. Sayangnya, kita membaca gelagat, semua rangkaian ini hanyalah persoalan pemeriksaan etik, bukan hukum.

Baca lebih lanjut

SELAMAT JALAN DELIAR NOER

Bila awan tebal telah sirna

matahari menguaknya dengan perkasa

dunia akan cerah.

Bagi penikmat buku-buku politik, bait puisi di atas tentu tak asing. Kata-kata sarat makna itu tertera di lembaran awal karya monumental Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965.

Pemikir politik yang telah melahirkan sejumlah masterpiece itu telah berpulang ke Rahmatullah, Rabu pagi (18/6), pukul 10.30 WIB, dalam usia 82 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya.

Namun, seperti bait puisi indah itulah keadaan Deliar Noer saat disemayamkan. ”Wajah beliau bersih sekali. Seakan-akan beliau masih bernapas,” tutur pengamat politik, Fachry Ali, usai mengunjungi rumah duka di Jl Swadaya Raya No 7-9, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Fachry pun menyaksikan pemandangan yang juga mengharukan di sana. Yang menjadi imam shalat jenazah adalah Dian Noer, anak tunggal Deliar Noer. ”Ini menarik. Artinya, beliau bisa mendidik anaknya,” kata Fachry yang dihubungi Republika, kemarin petang.

Sejumlah tokoh melayat ke Jl Swadaya Raya, antara lain sejarawan, Taufik Abdullah; sastrawan, Taufiq Ismail; pendidik, Arif Rahman; pengamat politik, Arbi Sanit; ulama, Didin Hafidhuddin; dan aktivis dari Komite Waspada Orde Baru, Judilherry Justam.

Kepergian Deliar Noer terbilang mendadak. Menurut seorang cucunya, Syafa Sakina Noer, almarhum sempat mengaku sangat lelah. Pihak keluarga pun berniat membawanya ke rumah sakit. ”Namun, kakek hanya minta dibelikan obat terlebih dulu sebelum ke RS,” tutur Syafa.

Deliar Noer masuk ICU RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Selasa (17/6) siang, dan meninggal keesokan harinya. Menurut pihak keluarga, almarhum memang menderita penyakit gula dan jantung. Menurut rencana, jenazah almarhum dimakamkan di TPU Karet, hari ini (19/6), pukul 09.00 WIB. Deliar Noer lahir di Medan Kota, Sumatra Utara, 9 Februari 1926, itu meninggalkan seorang istri, Zahara D Noer, dan Dian M Noer.

Teguh
Di mata Fachry Ali, Deliar Noer adalah seorang scholar sejati. Sejumlah buku telah dihasilkannya. Selain Partai Islam di Pentas Nasional, Fachry Ali juga menunjuk karya monumental lain, seperti The Modernist Muslim Movement 1900-1942 (Oxford) dan Mohammad Hatta: Biografi Politik (LP3ES).

”Keunggulan terbesar dalam karya-karya beliau adalah menggunakan data primer. Bila ingin tahu kondisi tahun 1930-an, dia mencari surat kabar tahun 1930-an. Selain itu, laporan intelijen, notulen rapat, dan wawancara langsung. Beliau intelektual sejati. Jarang ada yang seperti beliau di Indonesia,” kata Fachry.

Deliar Noer tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia. Partai Islam di Pentas Nasional merupakan pengembangan tesisnya untuk mengambil master di Universitas Cornell, AS. Adapun The Modernist Muslim Movement merupakan tesisnya untuk mengambil PhD di universitas yang sama.

Deliar Noer-lah salah seorang peletak dasar-dasar pengembangan ilmu politik di Indonesia. ”Saat ini, yang seperti beliau, yang masih tersisa di Indonesia, hanya Taufik Abdullah. Kecerdasan dan integritasnya sama-sama hebat,” kata Fachry.

Tapi, bukan hanya etos keilmuannya yang membuat seorang Deliar Noer pantas dikenang, melainkan integritasnya. Dia menjabat Rektor IKIP Jakarta pada 1967-1974. Meski pernah menjadi staf ahli presiden Soeharto pada 1966-1968, dia tetap kritis. Sampai akhirnya, dia pun harus membayarnya dengan melepas jabatan rektor.

Sebelumnya, Deliar Noer juga terpaksa mundur dari dosen Universitas Sumatra Utara (USU) pada 1963-1965 karena dituduh anti-Nasakom. Dia kemudian mengajar di UI, Seskoad, Seskoal, Seskoau, dan Lemhannas pada periode sebelum dia mengkritik Soeharto lewat pidato pengukuhan guru besar di IKIP.

Dibungkam di dalam negeri, Deliar Noer hengkang ke Australia. Guru besar UI ini menjadi dosen di Universitas Griffith (1976-1987) dan Research Fellow Australian National University, Canberra (1975). Dia juga rajin berceramah ke berbagai negara.

Ketika keadaan sudah mulai reda, mantan guru SMA Muhammadiyah Jakarta dan pegawai Deplu ini kembali mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air, medio 1980-an. Antara lain, menjadi dekan dan wakil rektor Universitas Nasional (Unas).

Ketika reformasi bergulir, Deliar Noer tak ingin tinggal diam. Visinya tentang politik Islam diterjemahkannya di tataran praksis dengan mendirikan Partai Umat Islam (PUI). Tak sebrilian gagasan-gagasan politiknya yang sampai kini masih menjadi rujukan utama, PUI hanya menjadi partai kecil.

”Saat mendirikan partai, saya bilang ‘Pak Deliar guru saya. Tapi, Pak Deliar bukan politisi. Itu bukan dunia Pak Deliar’. Tak seperti Cak Nur, beliau memang percaya bahwa partai Islam sebagai political means tidak masalah didirikan karena sesuai undang-undang dan demokrasi,” kata Fachry.

Bukan hanya itu, Fachry Ali juga mengenang Deliar Noer sebagai seorang demokrat sejati. ”Beliau bahkan memperjuangkan agar larangan memilih bagi mantan anggota PKI dan keturunannya dihilangkan,” katanya.

Melihat sikap dan tindakannya, orang seperti Deliar Noer kerap digolongkan sebagai Islam politik. Tapi, Deliar Noer sendiri, dalam salah satu tulisannya Islam dan Politik, mempersoalkan pemilahan Islam politik, Islam kultural, Islam struktural, dan sebagainya.

Menurut dia, selain bermasalah secara teoretis, pembelahan-pembelahan itu mengingatkan ajaran Snouck Hurgronje tentang Islam ibadah dan Islam politik.

Harian Republika, Kamis, 19 Juni 2008

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=338103&kat_id=3

KEJAKSAAN BUTUH WAJAH BARU

Jaksa Agung Perintahkan Pemeriksaan terhadap Tiga Jaksa

Jakarta, Kompas – Terungkapnya perkara korupsi, dan percakapan antara terdakwa kasus penyuapan pada jaksa dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, membuat kejaksaan kehilangan wibawa dan legitimasi moral yang parah. Diperlukan perombakan dengan wajah baru, menggantikan jaksa lama yang diduga terlibat skandal.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam perbincangan di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (14/6). ”Pembenahan itu tak ada cara lain selain memunculkan wajah baru yang lebih bersih. Cuma itu saja. Kejaksaan Agung harus diisi tenaga yang bersih,” ujarnya.

Secara terpisah, guru besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, T Gayus Lumbuun, meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji, dengan keyakinannya, membebastugaskan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang namanya disebut atau terlibat pembicaraan dengan Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Tindakan tegas itu perlu, selain untuk tetap menjaga citra Kejagung, juga untuk memudahkan pemeriksaan internal Kejagung serta pemeriksaan di pengadilan.

Seperti diberitakan, Artalyta sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2 Maret 2008, menghubungi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso. Dalam percakapan yang diperdengarkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu disebutkan pula nama Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan sejumlah nama lain. Percakapan itu mengesankan adanya skenario untuk ”mengamankan” Artalyta dari penangkapan KPK karena memberikan 660.000 dollar AS, atau lebih dari Rp 6 miliar, kepada Urip. Urip adalah Koordinator Tim Jaksa yang memeriksa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang melibatkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Artalyta dan Urip ditangkap KPK di Jakarta Selatan, di rumah yang selama ini diketahui milik Sjamsul (Kompas, 12-14/6).

Sangat ironis

Wapres mengemukakan, ”Terungkapnya skandal di Kejagung terkait kasus BLBI oleh KPK itu adalah kenyataan pahit, yang menandakan gagalnya upaya perbaikan di lembaga itu. Kita akui sesuai kenyataan, tingkat keberhasilannya masih rendah meski sekarang mulai bergerak ke atas.”

Terungkapnya kasus korupsi di Kejagung, serta percakapan antara pejabat Kejagung dan terdakwa, kata Wapres, juga sangat ironis. Skandal itu menjadi ironis karena sekaligus membenarkan dan membuktikan sinyalemen selama ini tentang adanya mafia peradilan di mana-mana.

”Terungkapnya skandal itu, pada sisi lain hebat sebab menunjukkan tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia sudah tinggi. Kita luar biasa dalam pemberantasan korupsi sebab bupati, gubernur, anggota DPR, mantan kepala polisi, dan jaksa diringkus. Optimisme kita pun muncul justru karena skandal itu,” ujarnya.

Wapres menegaskan, Kejagung harus berbenah diri. ”Seorang pejabat yang terkena kasus tidak punya lagi legitimasi moral dan wibawa. Ia tidak bisa lagi memimpin anak buahnya,” ujarnya.

Terkait materi pembicaraan antara Untung dan Artalyta yang disadap dan diungkapkan KPK, Wapres mengaku terkejut. ”Sadapan telepon itu murni dan tanpa tekanan. Untung surprised kenapa sebesar itu? Mungkin di bawah melaporkan salah atau sudah dipangkas,” ujar Wapres.

Skandal di kejaksaan itu, kata Wapres, memukul pemerintah. Namun, pembenahan kejaksaan tetap bisa dilakukan dalam waktu singkat. Keyakinannya didasarkan pembicaraannya dengan konsultan Tim Antikorupsi dari Hongkong yang jadi acuan KPK.

Selain itu, karena gerak KPK yang memiliki kekuatan dan kewenangan ekstra, menurut Wapres, ketakutan masih menghantui sejumlah pengambil keputusan di setiap tingkatan. Keputusan pun dilarikan ke atas. ”Di bawah tidak mau mengambil keputusan. Dirjen lempar ke menteri, menteri ke wapres, dan saya ke presiden,” ujarnya.

Pemerintah mengapresiasi keberanian KPK. Meski bukan bagian dari pemerintah, KPK selalu dalam koordinasi Presiden sebagai Kepala Negara.

Pemeriksaan tiga jaksa

Di Semarang, Hendarman Supandji menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo untuk memeriksa tiga jaksa yang terlibat pembicaraan dengan Artalyta, Senin besok. Ketiga jaksa itu adalah Untung Udji, Kemas Yahya Rahman (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dan Urip. ”Saya sudah instruksikan. Pemeriksaan mulai Senin besok,” ujar Hendarman di Universitas Diponegoro, Sabtu.

Hendarman juga akan meminta klarifikasi Artalyta. Pengumpulan keterangan dari beberapa pihak yang terlibat dalam pembicaraan akan menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan pada jaksa yang diduga terlibat.

”Kami masih terus mengumpulkan keterangan, apakah nanti akan dijerat dengan pasal korupsi atau pelanggaran etika,” katanya.

Mengenai Komisi Kejaksaan yang merekomendasikan penyelidikan internal terkait kasus Urip, untuk mencari kemungkinan adanya jaksa lain yang terlibat, Hendarman mengaku siap menjalankannya. ”Kami akan melakukan untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Gayus, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, menegaskan, majelis hakim Pengadilan Khusus Tipikor juga harus memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan memeriksa jaksa, baik yang disebut maupun terlibat pembicaraan dengan Artalyta. Keterangan tersebut bisa jadi bukti yuridis dan pintu masuk pengembangan pemeriksaan kasus suap itu. (inu/a03/tra)

Harian Kompas, Minggu, 15 Juni 2008

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/15/0204146/kejaksaan.butuh.wajah.baru

TUNTASKAN SEMUANYA

Tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan telah sangat mencoreng institusi Kejaksaan Agung. Kini, persidangan Artalyta Suryani alias Ayin dimeriahkan oleh pemutaran percakapan telepon antara Ayin dan para petinggi Kejaksaan Agung. Materi percakapan itu makin memperdalam dan memperlebar guratan corengan tersebut.

Pembicaraan telepon itu tak hanya dengan Urip yang ketua Tim BLBI II, tapi juga dengan Kemas Yahya Rahman (saat itu JAM Pidsus) dan Untung Udji Santoso (JAM Datun). Saat bertelepon dengan Untung juga disebut nama Whisnu Subroto (JAM Intel) dan Antasari Azhar (ketua KPK). Uniknya, saat percakapan itu disadap KPK, Antasari justru ikut mendengarkan dari ruang penyadapan di KPK. Sebagai sesama orang kejaksaan, mereka hendak meminta tolong ke Antasari. Sedangkan para petinggi kejaksaan, patut diduga sedang berkomplot untuk melakukan operasi penyelamatan terhadap Artalyta dan Urip.

Hingga saat ini, para petinggi di kejaksaan bisa mengelak bahwa berdasarkan percakapan itu tak cukup bukti untuk menyeret mereka. Bahkan, mereka mengungkapkan sejumlah alibi. Namun sebagai rakyat, kita bisa merasakan tak mungkin ada asap jika tak ada apinya. Pada titik ini, kita akan sangat memuji Jaksa Agung Hendarman Supandji maupun Antasari jika bisa mendalami kasus ini secara sebenar-benarnya. Jika Hendarman merasa mengalami keterbatasan karena ini menyangkut orang-orang penting di sekelilingnya, maka sebaiknya kasus ini diserahkan ke KPK saja.

Kasus ini benar-benar meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Juga membenarkan dugaan-dugaan sebelumnya bahwa telah terjadi perdagangan perkara di lembaga penegak hukum. Tak heran jika kasus-kasus besar tak pernah bisa berujung di penjara. Jangankan itu, disidik pun tidak. Apalagi disidangkan. Kasus BLBI yang mencakup uang senilai sekitar Rp 600 triliun tentu jika dicepreti beberapa miliar saja tidaklah seberapa.

Jaksa Urip misalnya hanya menerima 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar saja. Kita tak tahu apakah itu untuk dia sendiri atau untuk dibagi-bagi dengan sejumlah orang. Maka tak heran, jika kasus BLBI tak pernah disidangkan. Padahal, dana itulah yang kemudian menjadi utang rakyat yang membebani APBN sehingga pemerintah harus mencabuti segala subsidi dan menjual segala BUMN. Apakah uang itu cuma ditebar di lingkungan penegak hukum? Kita tak yakin.

Maka pada kesempatan ini, kita mendesak pada pemerintah untuk meninjau lagi keputusan-keputusan pemerintah sebelumnya yang terkait dengan BLBI. Misalnya, soal Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), Akta Pengakuan Utang (APU), Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), maupun Surat Keterangan Lunas (SKL).

DPR dan MPR pun memiliki kewajiban untuk melahirkan produk politik yang menjadi perintah kepada pemerintah untuk meninjau lagi semua produk tersebut, yang diduga memiliki cacat hukum. Misalnya, karena soal suap maupun karena merugikan bangsa dan negara. Dengan demikian, asas keadilan menjadi ditegakkan kembali.

Krisis yang diakibatkan kebijakan pemerintah yang salah dan perilaku lancung para konglomerat busuk telah menjadikan kemiskinan yang parah. Inilah dampaknya: jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kemiskinan makin dalam, kesehatan masyarakat merosot, membiaknya penyakit menular, tingkat pendidikan jatuh, maupun infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat di lapis bawah hancur. Pada sisi lain: skala bisnis, aset, dan rentang bisnis para pengemplang BLBI telah jauh melampaui capaian sebelum krisis. Mereka besar karena uang hasil rampokan tersebut.

Karena itu, sangat penting agar KPK atau Kejaksaan Agung untuk mengungkap secara tuntas nama-nama yang muncul maupun orang-orang yang terlibat percakapan dengan Artalyta. Kita juga mendesak pada pemerintah dan parlemen untuk meninjau lagi segala kebijakan yang terkait dengan BLBI.

Harian Republika, Tajuk, 14 Juni 2008

http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=17

INILAH CUPLIKAN PEMBICARAAN ARTALYTA-URIP

JAKARTA, SENIN – Bukti rekaman percakapan antara Artalyta Suryani-Urip Tri Gunawan serta Artalyta-Untung Uji Santoso (saat itu menjabat Jaksa Muda Perdata Umum) mengungkapkan rancangan (setting) konferensi pers Kejaksaan Agung tentang penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Urip.
Baca lebih lanjut

MAKIN LEMAH, KEPERCAYAAN TERHADAP HUKUM

Mendengar percakapan telepon antara Artalita dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso seperti terungkap dalam persidangan beberapa hari lalu, bulu kuduk kita berdiri. Kesan yang terungkap dalam percakapan itu antara lain terasa akrab antara keduanya dalam mengatur strategi pasca penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK. Tentu saja percakapan itu bukan percakakapan orang-orang kelas teri karena yang diperbincangkan adalah” bapak-bapak kita di Kejaksaan Agung”. Sebuah percakapan yang bernilai tinggi karena di dalamnya ada jumlah uang miliaran dan penyelamatan tokoh-tokoh seperti biasa terungkap dalam film-film mafia.

Baca lebih lanjut