PEMERIKSAAN PARA JAKSA

Kita perlu bertanya, apakah yang hendak dicari dari pemeriksaan para jaksa–termasuk para jaksa agung muda (JAM)–terkait kasus suap jaksa BLBI? Pemeriksaan berlangsung sejak awal pekan ini. Dan, kemarin, Jaksa Agung Muda (JAM) Perdata dan Tata Usaha Negara, Untung Udji Santoso, mendapatkan giliran. Besok jatah mantan JAM Pidsus, Kemas Yahya Rahman. Lusa pemeriksaan JAM Intel, Whisnu Subroto. Sayangnya, kita membaca gelagat, semua rangkaian ini hanyalah persoalan pemeriksaan etik, bukan hukum.

Baca lebih lanjut

KEJAKSAAN BUTUH WAJAH BARU

Jaksa Agung Perintahkan Pemeriksaan terhadap Tiga Jaksa

Jakarta, Kompas – Terungkapnya perkara korupsi, dan percakapan antara terdakwa kasus penyuapan pada jaksa dan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, membuat kejaksaan kehilangan wibawa dan legitimasi moral yang parah. Diperlukan perombakan dengan wajah baru, menggantikan jaksa lama yang diduga terlibat skandal.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam perbincangan di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (14/6). ”Pembenahan itu tak ada cara lain selain memunculkan wajah baru yang lebih bersih. Cuma itu saja. Kejaksaan Agung harus diisi tenaga yang bersih,” ujarnya.

Secara terpisah, guru besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, T Gayus Lumbuun, meminta Jaksa Agung Hendarman Supandji, dengan keyakinannya, membebastugaskan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang namanya disebut atau terlibat pembicaraan dengan Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Tindakan tegas itu perlu, selain untuk tetap menjaga citra Kejagung, juga untuk memudahkan pemeriksaan internal Kejagung serta pemeriksaan di pengadilan.

Seperti diberitakan, Artalyta sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2 Maret 2008, menghubungi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso. Dalam percakapan yang diperdengarkan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu disebutkan pula nama Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan sejumlah nama lain. Percakapan itu mengesankan adanya skenario untuk ”mengamankan” Artalyta dari penangkapan KPK karena memberikan 660.000 dollar AS, atau lebih dari Rp 6 miliar, kepada Urip. Urip adalah Koordinator Tim Jaksa yang memeriksa kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang melibatkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Artalyta dan Urip ditangkap KPK di Jakarta Selatan, di rumah yang selama ini diketahui milik Sjamsul (Kompas, 12-14/6).

Sangat ironis

Wapres mengemukakan, ”Terungkapnya skandal di Kejagung terkait kasus BLBI oleh KPK itu adalah kenyataan pahit, yang menandakan gagalnya upaya perbaikan di lembaga itu. Kita akui sesuai kenyataan, tingkat keberhasilannya masih rendah meski sekarang mulai bergerak ke atas.”

Terungkapnya kasus korupsi di Kejagung, serta percakapan antara pejabat Kejagung dan terdakwa, kata Wapres, juga sangat ironis. Skandal itu menjadi ironis karena sekaligus membenarkan dan membuktikan sinyalemen selama ini tentang adanya mafia peradilan di mana-mana.

”Terungkapnya skandal itu, pada sisi lain hebat sebab menunjukkan tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia sudah tinggi. Kita luar biasa dalam pemberantasan korupsi sebab bupati, gubernur, anggota DPR, mantan kepala polisi, dan jaksa diringkus. Optimisme kita pun muncul justru karena skandal itu,” ujarnya.

Wapres menegaskan, Kejagung harus berbenah diri. ”Seorang pejabat yang terkena kasus tidak punya lagi legitimasi moral dan wibawa. Ia tidak bisa lagi memimpin anak buahnya,” ujarnya.

Terkait materi pembicaraan antara Untung dan Artalyta yang disadap dan diungkapkan KPK, Wapres mengaku terkejut. ”Sadapan telepon itu murni dan tanpa tekanan. Untung surprised kenapa sebesar itu? Mungkin di bawah melaporkan salah atau sudah dipangkas,” ujar Wapres.

Skandal di kejaksaan itu, kata Wapres, memukul pemerintah. Namun, pembenahan kejaksaan tetap bisa dilakukan dalam waktu singkat. Keyakinannya didasarkan pembicaraannya dengan konsultan Tim Antikorupsi dari Hongkong yang jadi acuan KPK.

Selain itu, karena gerak KPK yang memiliki kekuatan dan kewenangan ekstra, menurut Wapres, ketakutan masih menghantui sejumlah pengambil keputusan di setiap tingkatan. Keputusan pun dilarikan ke atas. ”Di bawah tidak mau mengambil keputusan. Dirjen lempar ke menteri, menteri ke wapres, dan saya ke presiden,” ujarnya.

Pemerintah mengapresiasi keberanian KPK. Meski bukan bagian dari pemerintah, KPK selalu dalam koordinasi Presiden sebagai Kepala Negara.

Pemeriksaan tiga jaksa

Di Semarang, Hendarman Supandji menginstruksikan Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo untuk memeriksa tiga jaksa yang terlibat pembicaraan dengan Artalyta, Senin besok. Ketiga jaksa itu adalah Untung Udji, Kemas Yahya Rahman (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dan Urip. ”Saya sudah instruksikan. Pemeriksaan mulai Senin besok,” ujar Hendarman di Universitas Diponegoro, Sabtu.

Hendarman juga akan meminta klarifikasi Artalyta. Pengumpulan keterangan dari beberapa pihak yang terlibat dalam pembicaraan akan menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan pada jaksa yang diduga terlibat.

”Kami masih terus mengumpulkan keterangan, apakah nanti akan dijerat dengan pasal korupsi atau pelanggaran etika,” katanya.

Mengenai Komisi Kejaksaan yang merekomendasikan penyelidikan internal terkait kasus Urip, untuk mencari kemungkinan adanya jaksa lain yang terlibat, Hendarman mengaku siap menjalankannya. ”Kami akan melakukan untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Gayus, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, menegaskan, majelis hakim Pengadilan Khusus Tipikor juga harus memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan memeriksa jaksa, baik yang disebut maupun terlibat pembicaraan dengan Artalyta. Keterangan tersebut bisa jadi bukti yuridis dan pintu masuk pengembangan pemeriksaan kasus suap itu. (inu/a03/tra)

Harian Kompas, Minggu, 15 Juni 2008

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/15/0204146/kejaksaan.butuh.wajah.baru

TUNTASKAN SEMUANYA

Tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan telah sangat mencoreng institusi Kejaksaan Agung. Kini, persidangan Artalyta Suryani alias Ayin dimeriahkan oleh pemutaran percakapan telepon antara Ayin dan para petinggi Kejaksaan Agung. Materi percakapan itu makin memperdalam dan memperlebar guratan corengan tersebut.

Pembicaraan telepon itu tak hanya dengan Urip yang ketua Tim BLBI II, tapi juga dengan Kemas Yahya Rahman (saat itu JAM Pidsus) dan Untung Udji Santoso (JAM Datun). Saat bertelepon dengan Untung juga disebut nama Whisnu Subroto (JAM Intel) dan Antasari Azhar (ketua KPK). Uniknya, saat percakapan itu disadap KPK, Antasari justru ikut mendengarkan dari ruang penyadapan di KPK. Sebagai sesama orang kejaksaan, mereka hendak meminta tolong ke Antasari. Sedangkan para petinggi kejaksaan, patut diduga sedang berkomplot untuk melakukan operasi penyelamatan terhadap Artalyta dan Urip.

Hingga saat ini, para petinggi di kejaksaan bisa mengelak bahwa berdasarkan percakapan itu tak cukup bukti untuk menyeret mereka. Bahkan, mereka mengungkapkan sejumlah alibi. Namun sebagai rakyat, kita bisa merasakan tak mungkin ada asap jika tak ada apinya. Pada titik ini, kita akan sangat memuji Jaksa Agung Hendarman Supandji maupun Antasari jika bisa mendalami kasus ini secara sebenar-benarnya. Jika Hendarman merasa mengalami keterbatasan karena ini menyangkut orang-orang penting di sekelilingnya, maka sebaiknya kasus ini diserahkan ke KPK saja.

Kasus ini benar-benar meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Juga membenarkan dugaan-dugaan sebelumnya bahwa telah terjadi perdagangan perkara di lembaga penegak hukum. Tak heran jika kasus-kasus besar tak pernah bisa berujung di penjara. Jangankan itu, disidik pun tidak. Apalagi disidangkan. Kasus BLBI yang mencakup uang senilai sekitar Rp 600 triliun tentu jika dicepreti beberapa miliar saja tidaklah seberapa.

Jaksa Urip misalnya hanya menerima 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar saja. Kita tak tahu apakah itu untuk dia sendiri atau untuk dibagi-bagi dengan sejumlah orang. Maka tak heran, jika kasus BLBI tak pernah disidangkan. Padahal, dana itulah yang kemudian menjadi utang rakyat yang membebani APBN sehingga pemerintah harus mencabuti segala subsidi dan menjual segala BUMN. Apakah uang itu cuma ditebar di lingkungan penegak hukum? Kita tak yakin.

Maka pada kesempatan ini, kita mendesak pada pemerintah untuk meninjau lagi keputusan-keputusan pemerintah sebelumnya yang terkait dengan BLBI. Misalnya, soal Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), Akta Pengakuan Utang (APU), Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), maupun Surat Keterangan Lunas (SKL).

DPR dan MPR pun memiliki kewajiban untuk melahirkan produk politik yang menjadi perintah kepada pemerintah untuk meninjau lagi semua produk tersebut, yang diduga memiliki cacat hukum. Misalnya, karena soal suap maupun karena merugikan bangsa dan negara. Dengan demikian, asas keadilan menjadi ditegakkan kembali.

Krisis yang diakibatkan kebijakan pemerintah yang salah dan perilaku lancung para konglomerat busuk telah menjadikan kemiskinan yang parah. Inilah dampaknya: jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kemiskinan makin dalam, kesehatan masyarakat merosot, membiaknya penyakit menular, tingkat pendidikan jatuh, maupun infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat di lapis bawah hancur. Pada sisi lain: skala bisnis, aset, dan rentang bisnis para pengemplang BLBI telah jauh melampaui capaian sebelum krisis. Mereka besar karena uang hasil rampokan tersebut.

Karena itu, sangat penting agar KPK atau Kejaksaan Agung untuk mengungkap secara tuntas nama-nama yang muncul maupun orang-orang yang terlibat percakapan dengan Artalyta. Kita juga mendesak pada pemerintah dan parlemen untuk meninjau lagi segala kebijakan yang terkait dengan BLBI.

Harian Republika, Tajuk, 14 Juni 2008

http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=17

INILAH CUPLIKAN PEMBICARAAN ARTALYTA-URIP

JAKARTA, SENIN - Bukti rekaman percakapan antara Artalyta Suryani-Urip Tri Gunawan serta Artalyta-Untung Uji Santoso (saat itu menjabat Jaksa Muda Perdata Umum) mengungkapkan rancangan (setting) konferensi pers Kejaksaan Agung tentang penghentian penyelidikan kasus BLBI oleh Urip.
Baca lebih lanjut

MAKIN LEMAH, KEPERCAYAAN TERHADAP HUKUM

Mendengar percakapan telepon antara Artalita dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Udji Santoso seperti terungkap dalam persidangan beberapa hari lalu, bulu kuduk kita berdiri. Kesan yang terungkap dalam percakapan itu antara lain terasa akrab antara keduanya dalam mengatur strategi pasca penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK. Tentu saja percakapan itu bukan percakakapan orang-orang kelas teri karena yang diperbincangkan adalah” bapak-bapak kita di Kejaksaan Agung”. Sebuah percakapan yang bernilai tinggi karena di dalamnya ada jumlah uang miliaran dan penyelamatan tokoh-tokoh seperti biasa terungkap dalam film-film mafia.

Baca lebih lanjut