PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan paper dan merupakan tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang diberikan oleh Drs. Ezra M. Choesin, M.A

1. Latar Belakang Penelitian

Tuntutan kebebasan berpolitik di Indonesia dewasa ini semakin tampak. Hal ini merupakan konsekuensi logis suatu revolusi informasi dan arus globalisasi yang sudah mempengaruhi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keterbukaan membuat kesadaran warga masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara juga semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut Naisbitt [1] dalam bukunya “Global Paradox” mengemukakan bahwa “Trend-trend dunia secara luar biasa menuju ke arah kebebasan politik dan pemerintahan sendiri pada satu pihak dan pembentukan aliansi ekonomi pada pihak lain”. Kebebasan politik dan pemerintahan sendiri dapat diartikan sebagai kecenderungan membentuk negara, negara bagian ataupun daerah otonom baru.

Dalam konteksnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendapat yang dikemukakan oleh Naisbitt di atas, dapat diartikan sebagai kemungkinan pembentukan daerah otonom baru baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Implikasi dari adanya perkembangan kebebasan politik dan pemerintahan, ditandai dengan keadaan masyarakat yang tidak cukup puas berpartisipasi pasif sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melainkan menginginkan partisipasi yang lebih aktif dalam merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat seperti ini, perlu disiapkan aparatur pemerintah yang tanggap dan dekat dengan masyarakat, yaitu melalui pembentukan pemerintah daerah yang otonom.

Sejalan dengan pembentukan aparatur pemerintah yang mempunyai kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakatnya, IULA (International Union of Local Authorities) mengemukakan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di daerahnya.[2]Selanjutnya Maddick mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan : [3]

1) Komunikasi dan ketertiban dengan masyarakat setempat dan pemimpinnya untuk mempertemukan masalah-masalah sosial dan perorangan yang timbul akibat adanya perubahan teknologi dan masyarakat yang terganggu;

2) Inisiatif, semangat dan konsentrasi kekuatan untuk menerima dan memperkaya kebijakan nasional dan membuat rencana pembangunan menjadi lebih realistik bagi masyarakat setempat dan lebih cocok pada kebutuhan-kebutuhan lokal dan keadaan setempat;

3) Koordinasi dan perencanaan yang komprehensif yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang saling berkaitan pada kebijakan lokal dan tindakan-tindakan lanjutannya;

4) Profesionalisme untuk meningkatkan efisiensi teknikal dan nasehat serta kebijakan, serta memadukannya dengan pandangan yang mendamaikan;

5) Akuntabilitas dari perwakilan pemilih dan menghubungkannya dengan pejabat-pejabat pemerintah untuk meningkatkan kejujuran dan kepekaan mereka.

Sesuai dengan pendapat Maddick di atas, Rondinelli and Cheema mengemukakan pendapat bahwa meningkatnya keinginan desentralisasi kewenangan didorong oleh tiga kekuatan, yaitu : [4]

1) Kekecewaan terhadap hasil perencanaan dan pengendalian pembangunan secara terpusat;

2) Penerimaan secara implisit cara baru untuk mengelola program dan proyek pembangunan yang telah terjalin di dalam strategi pertumbuhan dan keadilan;

3) Munculnya kenyataan bahwa masyarakat menjadi semakin kompleks dan kegiatan pemerintah mulai melebar. Hal ini mulai menimbulkan kesulitan untuk merencanakan dan mengatur semua kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dari pusat.

Dalam konteks perkembangan masyarakat sebagaimana pendapat di atas, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah secara tegas mengatur tentang pelaksanaan titik berat otonomi di Kabupaten/Kota melalui penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat. Dalam penjelasan Undang-undang 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat diharapkan masyarakat akan mendapat pelayanan yang cepat tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah propinsi atau pusat. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat lebih ditekan dan pada gilirannya akan mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya memperlancar penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Propinsi dan Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi kriteria urusan-urusan yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota sebagai berikut :

1) Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di daerah. Membaku menunjukkan pengertian sesuatu yang telah mengalami perkembangan tertentu, telah menjadi hal yang pokok atau sebenarnya nyata terdapat (eksis). Dari pengertian ini, maka dapat diberikan penafsiran bahwa urusan yang telah lama ada dan nyata-nyata ada yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, terhadap urusan-urusan demikian seharusnya diberikan landasan dalam bentuk legal formal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota yang bersangkutan;

2) Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat,dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa sesuatu urusan yang akan diserahkan bertolak dari kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mengandung makna kebutuhan yang khas dan mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan, sehingga diperlukan pertimbangan untuk menyerahkan urusan ini kepada pemerintah setempat;

3) Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggung-jawab masyarakat. Urusan ini dapat diidentifikasi merupakan suatu urusan yang berada pada suatu kontinum, dimana pemerintah dan masyarakat merupakan pelaku dan penanggungjawab. Pada satu sisi, pemerintah sebagai pelaku utama dan penanggungjawab memerlukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk dan tingkat untuk melaksanakannya. Pada sisi yang lain, pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator, membimbing dengan mendorong agar masyarakat mengambil posisi sebagai penanggungjawab yang lebih besar;

4) Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat diberikan penafsiran bahwa dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang memerlukan tenaga manusia (urusan yang bersifat padat karya), maka urusan tersebut dipertimbangkan untuk diserahkan kepada kabupaten/kota;

5) Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bafi kabupaten/kota dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa sumber pendapatan yang nyata dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan masih mengandung potensi untuk dapat dikembangkan bagi perolehan pendapatan asli kabupaten/kota, sehingga dapat memperkuat kemampuan kabupaten/kota dari segi pendapatan;

6) Urusan-urusan yang didalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera. Dalam hal ini memberikan petunjuk terhadap dimensi waktu, dimana apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan hal-hal yang fatal dan tidak menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu perlu untuk diserahkan dan menjadi urusan dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintah yang sebaiknya diserahkan kepada kabupaten/kota berdasarkan enam kriteria di atas, maka diperlukan unit pemerintahan yang bersifat operasional atau unit lini bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak lain berwujud dalam dinas-dinas kabupaten/kota. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan politik yang meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota akan sangat ditentukan oleh kinerja dinas-dinas kabupaten/kota bersangkutan. Hal semacam itulah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Permasalahan

2.1. Identifikasi Masalah

Dilihat dari sistem pemerintahan negara Indonesia, pemerintah kabupaten/kota merupakan sub-sistem dari pemerintahan otonom yang terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan otonominya, pemerintah kabupaten/kota menghadapi berbagai permasalahan yang terstruktur dan kompleks. Berbagai masalah yang dihadapi organisasi pemerintah kabupaten/kota dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Meskipun pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban antara unsur staf (Sekretariat Daerah) dan unsur lini (Dinas Daerah) pada pemerintah kabupaten/kota telah dibakukan di dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih aktivitas maupun alokasi pendelegasian wewenang yang kurang tepat. Berbagai aktivitas operasional yang seharusnya dilaksanakan oleh unsur lini tenyata dilaksanakan oleh unsur staf;

2) Dinas Daerah sebagai organisasi lini yang menjalankan tugasnya melayani masyarakat secara langsung belum dapat tampil secara optimal karena keterbatasan dana. Kewenangan maupun kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas teknis sesuai bidang tugas dinas-dinas bersangkutan;

3) Manajemen organisasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur lini yang bersifat teknis masih dijalankan secara birokratis, sama seperti menjalankan unsur staf. Pengisian formasi jabatan, pengembangan karier pegawai ataupun pengembangan keahlian di bidan teknis bersangkutan masih tertinggal dibandingkan unsur staf;

4) Karena keterbatasan aparat yang berkualitas teknis maupun keterbatasan dukungan anggaran, Dinas Daerah Kabupaten/Kota belum mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh dan meluas kepada masyarakat melalui Cabang-cabang Dinasnya yang ada di tingkat Kewedanaan/Kecamatan;

5) Budaya kerja pada Dinas yang terlampau berorientasi vertikal serta kurangnya semangat kewirausahaan menyebabkan unsur lini ini tidak mampu mengembangkan kreativitas bagi aparatnya, menyebabkan Dinas Daerah seringkali tertinggal selangkah dibandingkan kemajuan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Permasalahan yang dikemukakan di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Karena perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tidak mungkin terhenti, maka peningkatan kinerja organisasi pemerintah kabupaten/kota khususnya Dinas-dinas Daerah sebagai unsur lini dan langsung berhadapan dengan masyarakat merupakan jalan yang terbaik dalam memantapkan pelaksanaan otonomi luas pada daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

2.2. Perumusan dan Pembatasan Penelitian

Permasalahan yang menyangkut organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dikemukakan di atas cukup kompleks, dengan demikian masalahnya perlu dirumuskan dan dibatasi sedemikian rupa sehingga terkelola secara baik. Perumusan dan pembatasan masalahnya ditetapkan sebagai berikut :

1) Sampai sejauh manakah pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban antara unsur staf (Sekretariat Daerah) dengan unsur lini (Dinas Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan sesuani peraturan perundangan yang berlaku ?

2) Bagaimanakah kinerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor pada situasi dan kondisi yang ada sekarang ini ?

3) Bagaimanakah kemungkinan pengembangan organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, agar kinerjanya dapat lebih optimal sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien ?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian adalah untuk :

1) Memperoleh gambaran mengenai keadaan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

2) Mengetahui kinerja Dinas Daerah Kabupaten Bogor serta kemungkinan peningkatannya;

3) Memberikan gambaran tentang kemungkinan menyusun tipologi Dinas Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan karakteristik aktivitas pokoknya serta kemungkinan pengembangan organisasinya.

4. Kegunaan Penelitian

Secara praktis, kajian tentang Kinerja Dinas Daerah ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya dan Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas-dinas Daerahnya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan.

Salemba, 15 April 2000


[1] Naissbitt, John, Global Paradox-Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 3

[2] International Union of Local Authorities (IULA), Local Government as Promotor of Economic and Social Development, The Hague, Netherland, 1971, hal. 28

[3] Ibid, hal. 39

[4] Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli, editors, Decentralization and Development – Policy Implementations in Developing Countries, Sage Publications, Beverly Hills, London, 1983, hal. 10