BANTUAN HUKUM: ARTI DAN PERANANNYA

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III,              NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan paper dan merupakan tugas mata kuliah Hukum dan Pembangunan yang diberikan oleh Mulyana W. Kusumah

Bagi negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum hampir dapat dipastikan tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara-negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Juga kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan masyarakat setempat. Jika hal ini benar, maka timbul pertanyaan : sampai sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memungkinkan berkembangnya ide bantuan hukum ? Sampai dimana masyarakat setempat membutuhkan bantuan hukum ? Dalam tulisan ini, kami akan memulai pembahasan dari pertanyaan yang terakhir sepanjang menyangkut peranan bantuan hukum dan pada akhirnya menuju kepada pertanyaan pertama.



Persoalannya memang begitu kompleks, menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi justru suatu proses pendidikan hukum (legal education): bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (legal consciousness) agar masyarakat mengerti akah hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum masyarakat. Proses pendidikan hukum ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengintroduksi nilai-nilai baru yang berguna tidak saja secara hukum, tetapi menyangkut banyak segi lain, lebih-lebih aspek ekonomis, terutama jika kita hubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial, bahwa kita memang bercita-cita menuju kearah pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembagian pendapatan yang proporsional merata sesuai dengan sila keadilan sosial.

Jika dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kenaikan Produk Nasional Bruto (GNP) dalam jangka pendek dan seterusnya menuju tercapainya keadilan sosial sebagai tujuan akhir, maka selama proses pembangunan tersebut berlangsung akan selalu terjadi akibat-akibat sampingan. Perencanaan kota misalnya, akan menimbulkan pergeseran-pergeseran hak milik atas tanah, yang tidak selalu dapat dihayati ditinjau dari segi keadilan maupun menurut pengertian “pembangunan” dalam arti luas. Efisiensi, efektifitas dan penghematan yang dilakukan sebagai usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, akan selalu dibarengi konflik-konflik, misalnya persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh rasionalisasi perusahaan, PHK atau pengrumahan para karyawan dan lain sebagainya. Tujuan mengejar hasil pendapatan yang setinggi-tingginya dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya dari pihak perusahaan tertentu, dapat menimbulkan soal-soal lain dalam kaitannya dengan masalah-masalah hubungan kerja, upah buruh dan jaminan sosial, atas kerugian di pihak mereka yang terkena tindakan-tindakan sosial tersebut. Paling tidak, kasus-kasus di atas menimbulkan pertanyaan lain : apakah sebenarnya tujuan pembangunan ? Jika akibat-akibat sampingan dari pembangunan yang menimbulkan konflik dari ketegangan tersebut tidak mendapat salurah pemecahannya, maka cepat atau lambat akan timbul frustrasi, yang bila memuncak akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dalam hal ini-palingtidak untuk sementara-tampaknya peranan lembaga bantuan hukum telah menampung salah satu usaha untuk menekan seminimal mungkin akibat-akibat sampingan dari usaha yang keras untuk menaikkan pendapatan nasional tadi. Dengan demikian, “keadilan” tidak hanya dapat dikecap oleh mereka yang kebetulan mempunyai uang dan kekuasaan-seperti yang selama ini dikesankan-tetapi juga mereka yang tidak mampu atau kebetulan tidak punya apa-apa selain sekelumit hak-hak yang adanya justru sering tidak pula disadari. Bukankah semua orang sama dihadapan hukum dan kekuasaan ? Kriteria utama bahwa hanya orang yang tidak mampu dalam arti materiil saja yang dapat memperoleh bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sedikit banyak telah membantu, bahkan mendorong tegaknya prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) tersebut. Dengan demikian maka dalam usaha yang dilancarkan dewasa ini untuk mencapai kemakmuran, diharapkan agar segi keadilan juga mendapatkan tempatnya yang terhormat. Usaha mengejar kemakmuran sambil membelakangi keadilan, pasti akan makin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Usaha lembaga bantuan hukum bisa dilihat sebagai usaha untuk mensejajarkan keadilan dan kemakmuran dan bergerak maju, berjalan bersama-sama menuju masyarakat adil dan makmur.

Walaupun tampaknya sukar untuk menarik kesimpulan usaha lembaga bantuan hukum telah berhasil menetralisasi akibat-akibat lain dari pembangunan itu, namun kasus-kasus yang ditangani LBH yang menyangkut perkara-perkara penggusuran di Jakarta dalam rangka perencanaan kota, rasionalisasi perusahaan atau pengrumahan terhadap sejumlah karyawan oleh perusahaan atau departemen tertentu sedikitnya bisa disebut sebagai contoh bantuan hukum dari segi lain itu.

Kehadiran lembaga bantuan hukum di negara sedang berkembang tidak saja diterima secara hukum tetapi dapat terjadi diakui pula secara politik, dimana peranan politiknya bisa amat menonjol terutama dalam menampung keluhan dan aspirasi dari arus bawah masyarakat. Dengan begitu ia suatu lembaga yang dekat dengan masyarakat luas lapisan bawah yang selama ini menimbulkan kesan tersisih, jauh dari tangan-tangan keadilan. Masalah-masalah hubungan kerja, upah yang memadai, jaminan sosial dan hak milik tidak semata-mata merupakan masalah ekonomi tetapi sudah merupakan keputusan-keputusan di bidang hukum.

Peranan lembaga bantuan hukum di Indonesia saat ini diperingan dengan adanya lembaga Ombudsman, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang menerima pengaduan-pengaduan mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh badan atau pejabat-pejabat eksekutif pemerintahan. Jika pengaduan yang dimaksud benar, maka Ombudsman membuat rekomendasi untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Lembagai ini berasal dari Swedia, tercipta pada tahun 1809, kemudian berkembang di berbagai negara dalam berbagai bentuk dan variasi, dibawah sistem hukum yang berbeda-beda.

Dinegara-negara sedang berkembang, keterlibatan pemerintah yang terlalu jauh kedalam segala sektor kehidupan, acapkali menimbulkan ekses-ekses yang membawa kecemasan-kecemasan baru, sehingga apabila dihubungkan dengan struktur kekuasaan yang ada, maka pertanyaan “siapa yang memerintah siapa” atau “ siapa yang mengawasi siapa” menjadi amat relevan.

Dalam prakteknya, lembaga bantuan hukum tidak saja berurusan dengan soal-soal dimeja pengadilan, tetapi juga tidak dapat menghindarkan diri untuk menangani pula masalah-masalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dari badan atau pejabat-pejabat pemerintah sendiri, bahkan juga oleh yang lazim disebut sebagai “oknum” alat negara. Sebagai contoh, sering terjadi pejabat menggunakan jabatan resmi dari lembaganya, hanya untuk menyelesaikan soal-soal pribadi. Sebagian besar anggota masyarakat-terutama di masa rezim orde baru-jika ia diharuskan datang ke sebuah kantor alat negara-polisi atau militer-dengan surat panggilan resmi, apalagi tanpa menyebut dalam perkara apa dan untuk apa ia dipanggil. Pernah terjadi, panggilan semacam itu hanya untuk memaksakan suatu penyelesaian utang-piutang pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan resmi tersebut. Tidak jarang pula pejabat-pejabat melampaui wewenangnya dalam menjalankan tindakan-tindakan administratif.

Contoh lain adalah pemecatan-pemecatan yang dilakukan terhadap para pejabat tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan. Ombudsman, seharusnya bertugas menerima pengaduan dan membuat rekomendasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Hal lain yang menyebabkan berperannya lembaga bantuan hukum sebagai semacam Ombudsman, adalah karena kurang optimalnya peran hukum tata usaha negara. Bilamana hukum tata usaha negara sudah efektif dan pengadilan tata usaha negara telah memainkan peranannya, maka kasus-kasus yang menyangkut salah tindak administrasi yang terkadang amat besar pengaruhnya akan bisa diselesaikan. Untuk sementara lembaga bantuan hukum membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan memberikan advis dan nasihat, melakukan teguran-teguran kepada yang bersangkutan, mengajukan “appeal” kepada atasannya, atau membuka masalahnya kepada umum melalui bantuan media pers, dan jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, LBH mengajukan masalahnya ke depan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagimana perkara-perkara lainnya.

Tidak semua orang dalam kenyataannya memanfaatkan bantuan hukum di luar badan-badan peradilan. Ini banyak terjadi dalam kasus-kasus pembelian tanah, terutama di desa-desa, dengan dalih akan digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau mengatasnamakan pembangunan. Disamping tidak semua orang tahu bahwa bantuan hukum dapat diperoleh, adakalanya ia memang sadar tetapi tidak mempunyai cukup keberanian untuk mempergunakan haknya itu, antara lain karena tekanan-tekanan dari para pejabat setempat. Pejabat-pejabat tertentu seringkali pula tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa setiap orang boleh dan berhak mendapatkan bantuan dari penasihat-penasihat hukumnya. Dalam keadaan seperti ini, lembaga bantuan hukum sangat sukar untuk mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hukum, suatu hal yang menjurus pada masalah pendidikan hukum dalam arti luas.

Disinilah pentingnya lembaga bantuan hukum senantiasa bekerjasama secara erat dengan media massa, tidak saja untuk menanamkan dan menyebarluaskan kesadaran hukum dalam masyarakat, tetapi juga untuk menggugah, mengoreksi dan mengontrol praktek-praktek praktek-praktek atau perbuatan para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum secara terbuka. Sebab bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa dewasa ini posisi pers-sekurang-kurangnya di Jakarta-secara politis cukup berpengaruh. Sebaliknya di daerah-daerah, selain sikap dan penguasanya relatif lebih otoriter sementara media massa daerah justru lebih lemah posisinya, maka lembaga bantuan hukum bukan saja tidak dapat berkembang bahkan tidak bisa didirikan.

Faktor sosial ekonomi dapat pula dikatakan sebagai hambatan berkembangnya gagasan ini. Pendapatan yang relatif kecil dari orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum seperti hakim, jaksa, polisi atau para pembela bisa menyebabkan peradilan berlangsung menjadi hanya sekedar formalitas belaka. Sinisme terhadap KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dimanifestasikan dalam versi plesetan “Kasih Uang Habis Perkara”, ini masih melekat pada sebagian anggota masyarakat, disamping rahasia umum mengenai adanya “perkara-perkara kering” dan “perkara-perkara basah”.

Keadaan sosial-politik pada waktu dan tempat tertentu-terutama di masa rezim orde baru- dapat pula dikatakan menjadi penghambat utama. Dalam praktek, acapkali gagasan bantuan hukum dikorbankan demi “ketertiban”, “keamanan” dan “pembangunan”. Banyak orang takut untuk meminta bantuan hukum, ia akan mendapatkan cap maut “anti pembangunan”, apalagi jika cap itu berupa “sisa-sisa G30S/PKI”.

Jika kita boleh mengatakan bahwa ketetapan MPR di bidang hukum merupakan politik hukum negara kita, maka sebenarnya kita hanya tinggal menterjemahkan dan menerapkan saja kedalam kenyataan sehari-hari. Dengan demikian tugas penguasa dan masyarakat tidak hanya sekedar penerapan undang-undang atau pasal-pasal hukum, tetapi lebih dari itu, mencakup masalah hukum dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat luas.

Salemba, 1 Juni 2000

About these ads

One thought on “BANTUAN HUKUM: ARTI DAN PERANANNYA

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s