PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT MIGRAN PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN

Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, Angkatan III, NPM. 8399040304

Tulisan ini merupakan suatu paper, merupakan tugas mata kuliah Manajemen Masalah Sosial Perkotaan yang diberikan oleh Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri

A. Latar Belakang

Fenomena migrasi sering menimbulkan masalah di bidang kependudukan, dan menjadi persoalan mendasar yang dihadapi oleh sesama anggota masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Sehingga migrasi merupakan persoalan utama dan menjadi prioritas perhatian pada setiap pemerintah daerah. Proses pertambahan penduduk di daerah perkotaan tersebut pada dasarnya terjadi karena tiga hal, yaitu: Pertama, adanya pertambahan alami, yaitu pertambahan yang terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah banyaknya kelahiran dan kematian dalam satu periode tertentu. Kedua, adanya perluasan batas wilayah kota, sehingga daerah-daerah yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori daerah perkotaan menjadi kota. Ketiga, adanya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan.

Pengaruh pertambahan penduduk di lingkungan perkotaan terhadap kehidupan masyarakat, dapat bersifat positif bersifat negatif. Yang paling banyak disoroti oleh para perencana kota adalah pengaruh negatif pertambahan penduduk, antara lain terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai slum area. Daerah ini sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Disamping itu, Mc Gee (1971) memandang bahwa perpindahan penduduk ke kota sering mengakibatkan urban berlebih yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah yang berhubungan dengan pengangguran, ketidakpuasan di bidang sosial dan ekonomi.

Peristiwa ini cenderung menimbulkan kesulitan tersendiri, terutama bagi penduduk yang datang dari pedesaan. Hal ini terjadi antara lain karena adanya perbedaan struktur sosial antara desa dan kota. Adanya perbedaan nilai budaya dan nilai kemasyarakatan yang dialami penduduk pendatang, mengakibatkan hilangnya norma yang dapat dijadikan standar dalam mencapai tujuan perpindahannya ke kota. Keadaan ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kebiasaan yang lama dan mulai menginjak pada kebiasaan yang baru.

Migrasi ataupun urbanisasi ternyata juga menimbulkan masalah lain, yaitu semakin padatnya penduduk kota dengan kondisi lapangan kerja yang terbatas dan tidak seimbang dengan pertambahan penduduk pencari kerja di kota, sehingga dapat menimbulkan pengangguran, kemisikinan, perilaku menyimpang, kejahatan dan kerawanan sosial. Pada kenyataannya, bahwa akibat negatif pertambahan penduduk akan ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Hal yang berkaitan dengan kondisi yang serba terbatas itu, diantaranya adalah terbatasnya fasilitas pelayanan sosial, sarana pendidikan, sarana kesehatan, listrik, air minum dan perumahan. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) dalam proses modernisasi merupakan komponen utama dari migrasi dalam negeri yang tidak bisa diingkari. Menurut Elspreth Young (1984), meningkatnya arus migrasi diikuti oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan psikologis dan masalah-masalah ini sangat gawat di dunia ketiga yang pertumbuhan penduduk kotanya jauh melampaui pertumbuhan kesempatan kerja.

Young kemudian mengatakan meskipun fertilitas dan mortalitas menentukan tingkat pertambahan penduduk alami, jumlah penduduk juga bergantung pada migrasi,. Tingkat migrasi dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yanng relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk.

Everett Lee (1984) memperjelas bahwa meskipun setiap arus migrasi mempunyai arus balik, tapi nampaknya sebagian besar tidak seimbang.

J.J. Mangalam (1968) kemudian menyebut migrasi sebagai “perpindahan yang relatif permanen dari satu kelompok yang disebut kaum migran, dari satu lokasi ke lokasi lainnya.” Dengan demikian, akhirnya Young mengusulkan agara migrasi dianggap bagian dari suatu rangkaian kesatuan yang meliputi semua jenis perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini berkisar dari nglaju/dug-dag/ulang-alik sampai pindah tempat tempat tinggal untuk jangka panjang, yang digambarkannya sebagai mobilitas penduduk.

Migrasi merupakan masalah yang berkaitan dengan erat dengan proses pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun di bidang kemasyarakatan secara luas, termasuk keamanan dan ketentraman masyarakat. Keadaan ekonomi merupakan sebab utama terjadinya migrasi, dan pada umumnya penduduk bermigrasi dari wilayah yang lebih miskin ke daerah yang lebih kaya. Ciri ini begitu umum hingga Lee menyatakannya sebagai hukum migrasi. Kecuali itu migrasi juga terjadi karena alasan-alasan sosial, seringkali hanya karena misalnya ingin bergabung dengan teman-teman atau anggota keluarga lainnya. Proses migrasi berantai menyebabkan perpindahan penduduk antar daerah asal dan daerah tujuan. Alasan sosial lain yang agak sulit diamati, akan tetapi merupakan faktor yang cukup menentukan terjadinya migrasi adalah adanya perasaan bahwa kota-kota besar lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal daripada desa kecil. Oleh sebab itu, ada kecenderungan akibat migrasi dapat menghambat lajunya proses pembangunan di berbagai bidang tersebut.

Pertambahan penduduk di daerah perkotaan, khususnya di DKI Jakarta tidak hanya karena derasnya perpindahan penduduk dari desa ke kota di sekitar daerah tersebut, melainkan karena perpindahan penduduk dari daerah-daerah kota dan desa lain dari berbagai pelosok tanah air, seperti dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain. Keadaan ini semakin menambah padatnya penduduk di lingkungan permukiman perkotaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa volume dan arah perpindahan penduduk dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) dari daerah asal, dan faktor penarik (pull factors) dari daerah tujuan. Faktor pendorong umumnya dihubungkan dengan perubahan-perubahan ekonomi pedesaan, dan faktor penarik dihubungkan dengan aspek sosial-psikologis pendatang yang pada umumnya dilukiskan sebagai keinginan keras untuk mengikuti kehidupan kota (Hans-dieter Evers, 1995).

Karena gaya dan kehidupan diperkotaan penuh dengan persaingan—padahal tidak semua pendatang ke daerah perkotaan siap untuk menghadapinya atau bahkan banyak diantara mereka yang tidak pernah membayangkan adanya kehidupan yang demikian—maka tidaklah mengherankan bilamana banyak diantara mereka yang datang ke kota merasa kecewa dan frustrasi. Bagi sebagian orang-orang yang kuat pendiriannya mereka rela menerima pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu, bahkan tinggal di pemukiman kumuh untuk sekedar mempertahankan hidupnya. Pada satu sisi hendak pulang ke desa merasa malu, sementara pada sisi lain berkeinginan meneruskan kehidupan di daerah perkotaan merasa tidak mampu. Dalam keadaan yang serba tidak menguntungkan tersebut, banyak diantara penduduk pendatang kehilangan pegangan (ketiadaan norma) sehingga menyebabkan mereka tidak dapat lagi bepikiran jernih. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mudah terpengaruh berbuat dan bekerja pada bidang yang bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum. Gejala seperti ini banyak dirasakan oleh masyarakat pendatang (kaum migran) yang tinggal di pemukiman kumuh, hal ini muncul karena mereka tidak menyadari bahwa budaya dan tata cara kehidupan di perkotaan sangat jauh berbeda dengan budaya dan tata cara kehidupan di desa. Benturan inilah yang menyebabkan kaum migran sukar beradaptasi dengan kehidupan di daerah perkotaan. Dari sinilah antara lain munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang kaum migran di perkotaan, khususnya di permukiman kumuh.

Pendekatan sosiologis terhadap tulisan mengenai kaum migran, ditujukan kepada persoalan yang menyangkut faktor-faktor penyebab dan akibat dari proses kependudukan, karena keberadaan mereka ini menunjukkan sebagian dari perubahan struktur sosial (Goldscheider, 1971). Perpindahan penduduk (migrasi) dapat menimbulkan lapisan sosial baru yang dapat menimbulkan beban kota, karena kebanyakan dari kaum migran yang tidak berhasil hidup dengan layak di kota, akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang termasuk juga kejahatan.

Pemukiman kumuh terbentuk sebagai akibat pertambahan penduduk yang bersumber dari derasnya arus perpindahan penduduk, baik melalui proses urbanisasi dari daerah pedesaan dan sekitarnya secara kontinum, maupun melalui proses migrasi pada umumnya. Daya tarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk ke pusat-pusat kota, antara lain karena kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai kelengkapan fasilitasnya. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang relatif cepat di daerah tersebut tidak dapat diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana kehidupan sosial ekonominya, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kasus penyimpangan disiplin dan perilaku, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran norma sosial dan hukum oleh masyarakat pendatang atau kaum migran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat dua alasan yang melatarbelakangi tulisan ini. Pertama, untuk memahami proses migrasi serta akibatnya bagi pertumbuhan perkotaan serta dalam rangka memperbaiki wajah perkotaan dan menyelamatkan kehidupan penghuninya dari cengkeraman penyakit sosial, harus diupayakan dengan berbagai macam pendekatan sosial. Jika tidak mendapatkan pemecahan yang tepat, selain resiko di atas, juga mungkin jumlah permukiman kumuh akan bertambah—seiring dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Kedua, penduduk di permukiman kumuh tersebut memiliki persamaan, terutama dari segi latar belakang sosial ekonomi—pendidikan yang rendah, keahlian terbatas dan kemampuan adaptasi lingkungan (kota) yang kurang memadai. Kondisi kualitas kehidupan yang serba marjinal ini ternyata mengakibatkan semakin banyaknya penyimpangan perilaku penduduk penghuninya. Hal ini dapat diketahui dari tatacara kehidupan sehari-hari, seperti mengemis, berjudi, mencopet dan melakukan berbagai jenis penipuan. Terjadinya perilaku menyimpang ini karena sulitnya mencari atau menciptakan pekerjaan sendiri dengan keahlian dan kemampuan yang terbatas, selain itu juga karena menerima kenyataan bahwa impian yang mereka harapkan mengenai kehidupan di kota tidak sesuai dan ternyata tidak dapat memperbaiki kehidupan mereka.

B. Permasalahan

Penduduk yang menempati pemukiman kumuh di DKI Jakarta adalah kaum migran yang pada umumnya berpenghasilan rendah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya di daerah asal. Dari keadaan ekonomi yang buruk, masyarakat desa terdorong untuk datang kekota-kota terdekat dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dalam rangka usaha melakukan perbaikan kualitas hidupnya. Kecepatan migrasi ini juga didorong oleh pembangunan kota dan sekitarnya—seperti perluasan kawasan industri dan perdagangan, merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk desa dan tepian kota untuk bekerja di kota. Setelah mereka sampai di kota, ternyata mereka pada umumnya tidak cukup memiliki kamampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, disebabkan kurangnya keterampilan, tanpa modal usaha, tempat tinggal tak menentu, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya daya adaptasi sosial ekonomi dan pola kehidupan kota. Kondisi yang serba terlanjur, kekurangan dan semakin memprihatinkan itu mendorong para pendatang tersebut untuk hidup seadanya, termasuk tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sasaran tempat tinggal para pendatang pada umumnya di pusat-pusat perdagangan, seperti pasar kota, perkampungan pinggir kota, dan disekitar bantaran sungai kota. Kepadatan penduduk di daerah-daerah ini cenderung semakin meningkat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan asal daerah. Perhatian utama pada penghuni permukiman ini adalah kerja keras mencari nafkah atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bertahan hidup, dan bahkan tidak sedikit warga setempat yang menjadi pengangguran. Sehingga tanggungjawab terhadap disiplin lingkungan, norma sosial dan hukum, kesehatan, solidaritas sosial, tolong menolong, menjadi terabaikan dan kurang diperhatikan.

Oleh karena para pemukim pada umumnya terdiri dari golongan-golongan yang tidak berhasil mencapai kehidupan yang layak, maka tidak sedikit menjadi pengangguran, gelandangan, pengemis, yang sangat rentan terhadap terjadinya perilaku menyimpang dan berbagai tindak kejahatan, baik antar penghuni itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungan sekitanya. Kondisi kehidupan yang sedang mengalami benturan antara perkembangan teknologi dengan keterbatasan potensi sumber daya yang tersedia, juga turut membuka celah timbulnya perilaku menyimpang dan tindak kejahatan dari para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Kecenderungan terjadinya perilaku menyimpang (deviant behaviour) ini juga diperkuat oleh pola kehidupan kota yang lebih mementingkan diri sendiri atau kelompokya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang pada umumnya sering dijumpai pada permukiman kumuh adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial, tradisi dan kelaziman yang berlaku sebagaimana kehendak sebagian besar anggota masyarakat. Wujud perilaku menyimpang di permukiman kumuh ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan seperti membuang sampah dan kotoran di sembarang tempat. Kecuali itu, juga termasuk perbuatan menghindari pajak, tidak memiliki KTP dan menghindar dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong-royong dan kegiatan sosial lainnya. Bagi kalangan remaja dan pengangguran, biasanya penyimpangan perilakunya berupa mabuk-mabukan, minum obat terlarang, pelacuran, adu ayam, bercumbu di depan umum, memutar blue film, begadang dan berjoget di pinggir jalan dengan musik keras sampai pagi, mencorat-coret tembok/bangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Akibat lebih lanjut perilaku menyimpang tersebut bisa mengarah kepada tindakan kejahatan (kriminal) seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pembunuhan, pengrusakan fasilitas umum, perkelahian, melakukan pungutan liar, mencopet dan perbuatan kekerasan lainnya.

Seperti telah diuraikan pada Latar Belakang, bahwa kaum migran yang bermukim di kota memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda dari aktivitas pada waktu mereka masih di daerah asalnya, keadaan seperti itu cenderung menimbulkan masalah-masalah baru yang menyangkut: (a) masalah persediaan ruang yang semakin terbatas terutama masalah permukiman untuk golongan ekonomi lemah dan masalah penyediaan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang, (b) masalah adanya kekaburan norma pada masyarakat migran di perkotaan dan adaptasi penduduk desa di kota, (c) masalah perilaku menyimpang sebagai akibat dari adanya kekaburan atau ketiadaan norma pada masyarakat migran di perkotaan. Disamping itu juga pesatnya pertumbuhan penduduk kota dan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan mengakibatkan semakin banyaknya pertumbuhan pemukiman-pemukiman kumuh yang menyertainya dan menghiasi areal perkotaan tanpa penataan yang berarti.

Penataan permukiman sebagai satu aspek dalam proses pembangunan, belum menampakkan hasil yang memuaskan dan belum mewujudkan suatu kondisi pemerataan penataan pemukiman yang seimbang. Pembebasan areal perkampungan kumuh dibeberapa bagian kota, pada kenyataannya hanya memberi keuntungan bagi sekelompok anggota masyarakat tertentu, yaitu kelompok menengah ke atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seberapa jauh pengaruh lingkungan permukiman kumuh terhadap perilaku penghuninya, juga telah diteliti oleh Clinard, Abbot dan Paul Bell di Uganda-Afrika. Kondisi pemukiman kumuh—atau yang disebut dalam penelitian itu dengan slum area, berpengaruh pada tingginya angka kejahatan, hal itu antara lain disebabkan karena kurangnya fasilitas di permukiman kumuh, listrik, drainase, tempat buang sampah, WC yang teratur, yang semuanya jauh dari layak.

Akibat lain dari minimnya sarana dan prasarana tersebut menimbulkan pula berbagai perilaku menyimpang, dan bahkan kejahatan sebagai problem sosial seperti pencurian, pekelahian, keapatisan, membuang kotoran disembarang tempat dan sebagainya. Sepanjang tidak tertanggulanginya masalah-masalah pada permukiman kumuh dengan sosial approach-nya, sepanjang itu pula perilaku menyimpang dan kejahatan akan terus terjadi dan meningkat. Temuan Abbot juga menjelaskan bahwa mabuk-mabukan, pelacuran, kenakalan anak dan remaja dan bentuk-bentuk lain penyakit masyarakat secara otomatis melekat pada ciri-ciri lingkungan permukiman kumuh (Clinard dan Abbott, 1973).

C. Analisis

Diwilayah perkotaan dampak migrasi merupakan masalah pokok yang harus dihadapi, oleh karena akibat-akibatnya seperti “urbanisasi sebagai suatu cara hidup” (pemusatan penduduk di dalam kota dianggap sebagai suatu cara hidup individu, serta interaksi antara individu). Lahirnya corak hidup kaum urban (individu yang ekstrim, penuh perhitungan dan sifat bersaing, mementingkan penampilan luar, menekankan hal-hal yang bersifat pribadi, sifat acuh tak acuh dan sifat agresifitas warga kota). Pertentangan-pertentangan disekitar konsumsi kolektif, perampasan tanah kota atau pengusiran-pengusiran penghuni-penghuni liar, konflik budaya dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak dijumpai di daerah perdesaan. Sifat khas penuh gotong royong, tolong menolong antar warga dan ramah tamah dalam ikatan pedesaan yang kental, sangat bertolak belakang dengan yang dijumpai di daerah perkotaan. Benturan-benturan inilah yang menyebabkan penduduk pendatang merasa asing dan frustrasi disamping mereka harus terus mempertahankan hidup, dilain pihak mereka merasa tidak mampu menghadapi persaingan yang keras untuk hidup di perkotaan.

Penduduk kota yang semakin membengkak ini sudah barang tentu akan menyebabkan timbulnya berbagai kerawanan sosial di perkotaan. Para migran dari desa ketika pertama kali datang ke kota akan mengalami kesulitan-kesulitan, baik dalam memperoleh prasarana hidup di kota, maupun bebab psikologis yang dihadapi terhadap lingkungan perkotaan. Terjadinya benturan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang pada akhirnya menimbulkan krisis identitas yang merupakan manifestasi dari ketiadaan norma (anomie), yakni kesenjangan antara ditinggalkannya norma tradisional yang mereka hayati sewaktu tinggal di desa dengan diterimanya norma baru di kota. Keadaan ini akan memudahkan para migran melakukan perbuatan yang melanggar norma (perilaku menyimpang) ataupun terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kejahatan (Nasikun, 1980).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gejala keterbelakangan kota sebagai dampak dari derasnya migrasi di daerah pusat-pusat kota, menurut Hans-dieter Evers, bahwa sifat nyata dari keterbelakangan kota pun terlihat. Meskipun prasarana di kota telah ditingkatkan dan pendapatan umumnya sudah bertambah, namun angka-angka statistik pemerintah beserta data survey jelas menunjukkan jurang antara golongan kaya dan miskin telah melebar selama 15 tahun terakhir. Tampak ada penduduk inti yang relatif stabil didalam kelompok masyarakat yang pendapatannya lebih tinggi dan yang berukuran lebih kurang dari kalangan penduduk yang berpendapatan rendah. Inti ini dikelilingi oleh massa apung dari orang-orang yang sangat mobil sifatnya. Mereka boleh jadi adalah para pendatang musiman yang terus menerus berpindah-pindah diberbagai daerah permukiman.

Hubungan lain antar migrasi dan perilaku menyimpang juga terlihat dari kenyataan bahwa ketidakmampuan atau kegagalan para pendatang untuk menampilkan role performance dalam hubungan-hubungan sosial seringkali mendorong dipilihnya cara-cara menyimpang dalam berbagai bentuknya (Mulyana W. Kusumah, 1990).

Dalam teori sosiologi yang dikemukakan oleh Merton bedasarkan teori anomie Durkheim, anomie akan muncul dalam situasi dimana orang menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai aspirasi dan tujuan budaya yang dominan melalui cara yang sah. Individu mungkin menyadari misalnya saja, bahwa betapapun ia bekerja keras, ia tidak dapat mencapai tingkat kekayaan materi yang diharapkan. Dalam keadaan yang demikian ini, perilaku menyimpang mungkin akan timbul. Jadi kewajiban moral untuk mencapai keberhasilan menimbulkan desakan untuk berhasil, baik melalui cara yang layak maupun cara yang melanggar (Robert K. Merton, 1957).

Ada berbagai informasi yang memungkinkan kita mendapatkan pemahaman tentang tindakan kriminal sebagai bagian dari perilaku menyimpang (deviance), yaitu suatu perilaku yang tidak disukai, disetujui, atau tidak dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Artinya, perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang berlaku didalam masyarakat. Timbulnya perilaku menyimpang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti faktor lingkungan sosial ataupun faktor masyarakat. Oleh karenanya, perilaku menyimpang bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungan dengan masyarakat karena adanya pergeseran dan perkembangan masyarakat dari situasi terentu ke situasi yang lain, terutama akibat modernisasi dan derasnya kemajuan informasi pada saat ini. Disamping itu, proses sosial perilaku menyimpang senantiasa berdampingan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan, ini berarti didalamnya terdapat benturan-benturan nilai, baik benturan nilai-nilai kemasyarakatan maupun benturan nilai-nilai kebudayaan. Benturan nilai-nilai kemasyarakatan adalah kondisi yang tidak seimbang antara interpertasi masyarakat tentang standar tata nilai yang sedang berlaku. Sedangkan benturan nilai-nilai kebudayaan adalah kondisi yang tidak seimbang antara perkembangan kebudayaan yang bersifat material dengan kebudayaan yang bersifat moral. Misalnya, antara perkembangan teknologi dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkannya demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kalau tidak, justru teknologi itu yang akan mempengaruhi manusia. Kalau sudah demikian, maka tidak mustahil akan timbul berbagai penyimpangan yang akhirnya dapat menimbulkan kejahatan.

Menurut Robert K. Merton, terdapat dua unsur yang terpenting dalam penyimpangan sosial dan budaya, yaitu kerangka aspirasi-aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur aktivitas-aktivitas untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa nilai-nilai sosial budaya merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat pada umumnya tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk, serta ada kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuannya.

Dikatakan pula oleh Kuncaraningrat (1992) bahwa nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Jika terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya dengan kaidah-kaidah, atau terjadi ketidakselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal inilah yang merupakan gejala-gejal kriminalitas. Sebab setelah itu akan terjadi kelakukan-kelakuan menyimpang (deviant behaviour).

Terjadinya perilaku menyimpang disebabkan oleh adanya tendensi manusia untuk lebih mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam masyarakat. Gejala ini terwujud kerena telah tumbuhnya sikap ingin mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, dan sedikit pula mengindahkan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat sekelilingnya.

Disamping itu pula pada umumnya para pendatang baru itu adalah orang-orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi (ekonomi lemah). Jika pada daerah yang baru (kota) mereka tidak cukup mempunyai bekal keterampilan dan kesanggupan untuk berjuang dalam berbagai kekerasan, persaingan hidup, maka kesukaran-kesukaran di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tidak bisa diatasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku menyimpang dan bahkan kejahatan. Bruce Smith, juga berpendapat bahwa kebanyakan kejahatan atau perilaku menyimpang itu berasal/banyak terjadi akibat migrasi atau urbanisasi dan tergantung pula pada daerah dimana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota.

Dari sudut pandang sosiologi, migrasi dapat menimbulkan lapisan-lapisan sosial baru yang sekaligus dapat menimbulkan beban perkotaan, karena kebanyakan dari mereka yang tidak berhasil hidup layak di kota akan menjadi gelandangan dan membentuk daerah hunian liar, yang sangat rentan terhadap terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang baik antar penghuni itu sendiri maupun terhadap lingkungan disekitarnya.

Masalah permukiman kumuh selalu menarik perhatian, karena dimensi kemanusiaan yang terkait padanya. Pemukiman ini sering diidentikkan dengan perkampungan orang miskin. Meskipun kita mengetahui bahwa konsepsi kemiskinan adalah relatif, tetapi paling tidak dapat dikatakan bahwa penghuni ini adalah mereka dari golongan berpenghasilan rendah (Marjono Reksodiputro, 1990)

Ada beberapa stereotip tentang penghuni pemukiman kumuh ini yang perlu dibuang jauh-jauh, stereotip yang mencitrakan penghuni pemukiman kumuh ini sebagai masyarakat khusus. Menurut Reksodiputro (1990), sekurang-kurangnya citra ini harus dinetralisir bilamana kita ingin melakukan penelitian secara obyektif. Citra umum tetap yang sering dijumpai adalah bahwa mereka hidup dalam keadaan yang tidak terorganisasi (disorganized). Tidak mengenal waktu atau jadwal tetap, tidak hemat dan tidak bisa menunda kepuasan. Mereka sering pula digambarkan sebagai cepat frustrasi, agresif dan mempunyai nilai dan norma yang berbeda dengan yang dimiliki budaya umum yang dominan. Gambaran yang kurang benar ini karena kita sebagai “orang luar” sering menilai mereka dengan tolok ukur yang cukup baik. Malah sering pula dikatakan adanya budaya kemiskinan (culture of poverty) yang diidap pemukim kumuh ini yang seolah-oleh mencengkeram penghuninya dan tidak akan dapat melepaskan diri kecuali dengan cara keluar dari daerah itu.

Sebagaimana disadari bahwa penghuni ini tidak selalu datang ke pemukiman kumuh dalam keadaan “bebas memilih”, tetapi mereka lebih sering tidak mempunyai pilihan lain. Dalam situasi tanpa uang dan penghasilan, bagi pendatang baru di kota atau pun dalam keadaan berpenghasilan rendah, mereka terpaksa menggunakan permukiman itu sebagai tempat tinggal. Dalam permukiman itu mereka menemukan rasa aman karena berkumpul dengan sanak keluarga atau orang sekampung atau setidak-tidaknya dengan mereka yang senasib terlantar di perkotaan. Permukiman inilah yang hanya terjangkau kemampuan keuangan mereka. Ada kecenderungan selama arus urbanisasi masih berlangsung dan selama orang masih menganggap daerah perkotaan tempat untuk memperbaiki nasibnya, maka selama itu pula permukiman kumuh di perkotaan dianggap sebagai pilihan tempat tinggal yang paling tepat bagi pendatang pada umumnya. Cara hidup demikian itu merupakan jalan keluar terbaik untuk mengurangi beban bagi para penghuni pemukiman kumuh yang pada umumnya berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

Dalam setiap usaha atau perjuangannya dalam rangka memperoleh penghidupan yang lebih baik, terutama bagi keluarga dan anak-anaknya. Mereka senantiasa didorong oleh pemikiran dan sikap tindak (perilaku) yang relatif keras dan spekulatif. Disamping oleh karena mobilitas horizontal penduduk pemukim yang cukup tinggi dan tidak adanya waktu kerja yang teratur dalam mencari nafkah, maka nampak intensitas hubungan sosial dan perencanaan masa depan mereka terbatas dan tidak pasti adanya dalam suasasana yang penuh ketidakpastian (pekerjaan dan penghasilan), maka ada kecenderungan mereka lebih mengutamakan usaha pemenuhan kebutuhan waktu sekarang yang senantiasa mendesak. Jika mengalami kegagalan, pada umumnya mereka lebih cepat frustrasi, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan baik berupa pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma hukum, maupun melakukan tindak kejahatan. Dalam menjawab tantangan hidup semacam ini para penghuni permukiman kumuh pada umumnya selalu dalam keadaan resah, penuh kecurigaan terhadap lingkungan sosial dan aparat pemerintah setempat.

Latar belakang lain yang erat kaitannya dengan tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh ini, khususnya dikota-kota besar diantaranya wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, planologi penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Disisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh dibawah garis kemiskinan (Sri Soewasti Susanto, 1974)

Didalam banyak literatur, para sosiolog banyak mengkaji sebab-sebab mengapa ada orang yang berperilaku menyimpang atau orang yang berperilaku bertentangan dengan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, dan ada yang selalu dapat mengendalikan perilakunya sehingga tidak melanggar tatanan dan kesepakatan hidup dalam masyarakat. Hal ini banyak dikembangkan oleh Merton berdasarkan teori anomie dari Durkheim, masalah pokok yang ingin dipecahkan oleh Merton adalah sampai sejauh mana struktur sosial memaksa pribadi-pribadi tertentu agar melakukan perilaku menyimpang. Merton memusatkan perhatiannya pada derajat tekanan yang diberikan oleh warga masyarakat terhadap cara-cara mencapai sesuatu (cara melembaga) dalam hubungannya dengan derajat aspirasinya (tujuan-tujuan budayanya). Menurut Merton, keadaan yang menghawatirkan pada masyarakat modern terjadi oleh karena warga-warga masyarakat ingin mencapai kemajuan dan keberhasilan yang menyertainya, akan tetapi untuk mencapai hal itu dengan cara yang benar bukanlah hal yang penting, dengan kata lain masyarakat ingin mencapai keberhasilan dengan berbagai macam cara walaupun dengan cara yang tidak sah (Soerjono Soekanto, 1984).

Secara umum, anomie dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam mana keterikatan pada aturan-aturan normatif sangat lemah. Merton dalam pembentukan teori anomie mengemukakan anomie sebagai suatu keadaan dari struktur sosial dimana terdapat beberapa ketidak serasian antara nilai-nilai yang diakui secara budaya dam cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai ini. Anomie terjadi dimana penekanan yang berlebihan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain : penekanan pada pencapaian nilai-nilai budaya mungkin akan menyebabkan orang mengambil cara apapun baik sah ataupun tidak. Pencapaian pada tujuan-tujuan ekonomi, misalnya, mungkin akan cenderung menyebabkan sedikitnya perhatian pada sah atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan. Bagi beberapa kelompok sosial, dalam mencapai nilai tertentu seperti keberhasilan mungkin akan dipergunakan cara-cara yang kurang diterima secara budaya dibanding pada kelompo-kelompok lainnya (Berry, 1995).

Marsall B. Clinard dalam Sociology of Deviant Behavior berpendapat, anomie adalah salah satu pandangan sosiologi yang dikaitkan dengan kekacauan yang menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan seperti kriminal, alkoholism, pemakaian obat-obatan, bunuh diri dan penyakit mental. Teori anomie menyebutkan bahwa penyimpangan hasil dari ketegangan struktur sosial tertentu yang menempatkan penekanan pada individu-individu. Pandangan tersebut dikembangkan oleh Robert K. Merton pada tahun 1930-an, anomie adalah nama dari kondisi sosial dimana suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (materi) ditekankan lebih banyak pada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, dimana konsekuensinya beberapa orang dipaksa untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang tidak sah. Dalam menjelaskan perilaku menyimpang teori anomie mendasarkan pada fakta bahwa tingkat penyimpangan tertinggi adalah disebabkan karena kemiskinan dan terjadi pada masyarakat kelas bawah, hal ini disebabkan karena kesempatan untuk mencapai keberhasilan materi terbatas hanya pada sejumlah kecil masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk meraihnya (Clinard, 1989).

Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tujuan Migrasi

Ada 4 (empat) tujuan utama anggota masyarakat melakukan migrasi, yaitu: Pertama, tujuan ekonomi, yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, terutama daerah perkotaan yang dianggap menjanjikan kesejahteraan. Kedua, tujuan sosial, yaitu dorongan untuk bersama dengan sanak saudara yang telah lebih dulu bermukim di perkotaan. Proses migrasi berantai menyebabkan perpindahan penduduk antara daerah asal dan daerah tujuan. Ketiga, tujuan pendekatan terhadap fasilitas, alih profesi, iptek dan lapangan kerja di daerah sasaran dengan alasan bahwa di daerah asal tidak cukup memadai (miskin). Keempat, tujuan sosial lain yang cukup menentukan terjadinya migarasi adalah adanya asumsi bahwa kota-kota besar lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal daripada di desa atau kota kecil. Daerah perkotaan dianggap lebih mudah mengembangkan kemampuan, perluasan pengalaman, perluasan pergaulan dan informasi tentang masa depan yang lebih baik.

b. Cara Mencapai Tujuan dan Realitas Kehidupan Kaum Migran

Dalam rangka upaya mencapai tujuan terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh kaum migran pada umumnya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : (1) mencari kerja dan bekerja, baik di sektor formal maupun swasta; (2) persiapan modal atau bekal ekonomi seadanya; (3) meningkatkan pendidikan, terutama pelatihan, penataran, dan kursus-kursus singkat sesuai dengan minat dan bidang keterampilan praktis; (4) pengembangan potensi diri, seperti kepribadian (percaya diri) yang mantap, semangat, inisiatif, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi; (5) kemampuan bersaing, keuletan kerja, keberanian dan kesanggupan kerja keras dalam perjuangan kualitas produksi.

Kenyataan kehidupan yang dialami oleh kaum migran di permukiman kumuh perkotaan adalah : Pertama, gaya hidup diperkotaan ternyata penuh dengan persaingan, lapangan kerja yang terbatas, baik di sektor formal maupun sektor swasta. Sementara kaum migran kebanyakan rata-rata memiliki keterampilan praktis yang relatif rendah, sehingga untuk sementara waktu mereka terpaksa bertahan hidup dengan bekerja serabutan dan seadanya. Secara umum, kaum migram tidak mampu bersaing dan tidak memperolah pekerjaan, dan akhirnya menjadi pengangguran di kota.

Kedua, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ternyata tidak sama, banyak dipengaruhi banyak faktor, seperti kualitas keterampilan, tingkat pendidikan, semangat kerja, uang, dan faktor peluang pihak pemilik lapangan kerja. Ternyata faktor-faktor ini tidak mendukung, bahkan potensi diri, semangat kerja dan kesanggupan kerja keras bagi sebagian besar migran diketahui rendah. Dengan modal kejujuran dan disiplin belakan ternyata tidak membuahkan hasil dalam peningkatan kualitas hidup.

Ketiga, fasilitas-fasilitas yang tersedia di perkotaan yang semula diharapkan dapat membantu dan dinikmati tidak diperoleh, karena biaya untuk meningkatkan keterampilan kerja cukup mahal. Kondisi ini akhirnya menjauhkan mereka dari lapangan kerja yang diharapkan dalam rangka dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan dan percepatan usaha perbaikan taraf hidup mereka. Dalam situasi tanpa uang dan penghasilan yang kurang memadai bagi kaum migran di kota, maka mereka terpaksa bermukim di daerah kumuh.

c. Gejala Anomie dan Perilaku Penyesuaian Diri Kaum Migran

Perilaku Menyimpang dalam Kategori Melanggar Norma Hukum dan Ketertiban Umum

Dengan kenyataan yang dialami di daerah sasaran migrasi di atas, maka pada umumnya kaum migran semakin terjebak ke dalam keadaan kehidupan perekonomian yang semakin memburuk. Ketidak berhasilan dalam perjuangan usaha untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan hidup ini semakin mendorong terbentuknya sikap anomie sebagai akibat dari keputusasaan dan kehilangan pegangan hidup bagi kaum migran. Anomie terjadi karena tujuan yang sudah ditentukan semula dengan persiapan modal, keterampilan dan berbagai cara yang dianggap dapat diandalkan, ternyata tidak dapat diwujudkan. Kecuali itu karena motivasi untuk mencapai sukses terlalu tinggi yang tidak seimbang dengan kemampuan persaingan dan kerja keras.

Pada umumnya, kaum migran tidak sanggup dan bahkan gagal dalam usaha mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kepuasaan yang diharapkan di tengah-tengah kehidupan perkotaan yang komplek penuh dengan persaingan dengan modal kejujuran dan kebenaran. Akibatnya adalah menimbulkan dorongan baru bagi kaum migran untuk mengubah, mencari dan mengadopsi cara-cara baru yang dianggap dapat mencapai keberhasilan, kendatipun harus melanggar norma-norma sosial atau tujuan-tujuan budaya dan cara-cara ilegal lainnya.

Ada beberapa jenis penyimpangan perilaku yang sering terjadi di lokasi permukiman, diantaranya adalah membuang sampah disembarang tempat, corat-coret tembok, tamu menginap tidak melapor, enggan membuat KTP, mabuk-mabukan dan skandal dengan sesama jenis, begadang sambil menyanyi keras hingga larut malam dan menggoda para wanita pejalan kaki.

Perilaku Menyimpang dalam Kategori Tindak Kejahatan

Ada beberapa tindak kejahatan yang pernah atau sering terjadi di permukiman kumuh ini, yaitu : penipuan, penjambretan, penodongan dan perampokan, pencurian, perkelahian dan penganiayaan, pemerasan dan pungli, serta pemerkosaan.

D. Solusi

Pemerintah daerah setempat—dalam hal ini Kelurahan, dapat melakukan kegiatan penyuluhan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dengan materi yang berhubungan dengan konsep praktis tentang penyelesaian masalah utama yang dihadapi kaum migran, khususnya tentang pemerataan atau pemulangan penduduk, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum.

Dalam mengangani dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum, sangat memerlukan kesabaran dan perilaku yang lebih persuasif dari pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, dalam setiap langkah campur tangan mengatasi segala persoalan yang menyangkut pelanggaran disiplin lingkungan dan ketertiban umum bagi warga permukiman kumuh, baru dapat dilakukan dengan cara membimbing dan menegurnya secara kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam menyerap dan mematuhi berbagai imbauan tokoh masyarakat setempat, terutama dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Mengenai upaya rehabilitasi oleh pihak pemerintah terhadap peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat, dapat dilakukan dengan pelatihan keterampilan, penyaluran tenaga kerja secara resmi atau penampungan terhadap warga-warga tuna karya. Upaya ini perlu disertai penyediaan modal kerja yang memadai, bidang kerja yang sesuai dengan minat dan bidang keahlian mereka itu, dan pemasaran produksi yang mendukung.

Upaya di bidang penanggulangan permukiman kumuh, dengan cara yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan jalan keluar terbaik dan memihak kepada kepentingan kaum migran. Penganggulangan tidak dilakukan secara brutal dengan menggusur tanpa pemberitahuan dan batas waktu yang cukup. Perlakuan dan pemberian sanksi keras, seperti denda yang berlebihan, penyitaan terhadap harta benda, atau pemberian ganti rugi yang menekan harus dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Berry, David, 1983, Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (Penyunting Paulus Wirutomo), Rajawali, Jakarta

2. Clinard, Marshal B., 1968, Slums and Community Development. The Free Press, New York, Collier-Mac Millan, London.

3. Evers, Hans-Dieter, 1995, Sosiologi Perkotaan. LP3ES, Jakarta

4. Kuntjaraningrat, 1984, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta

5. Kusumah, Mulyana W., 1980, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung.

6. Lee, Everett S, 1984, Suatu Teori Migrasi, terjemahan, Lembaga Kependudukan UGM, Yogyakarta

7. Mangalam, J.J., 1968. Human Migration: a Guide to Migration Literature in English. Lexington: University of Kentucky

8. Merton, Robert K., 1957, Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York

9. Nasikun, 1980, Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negara-negara Berkembang, Prisma 8 (6), LP3ES, Jakarta

10. Reksodiputro, Marjono, 1990, Masalah Kejahatan di Daerah Perkotaan, PAU-IIS, Jakarta

11. Susanto, Sri Soewasti, 1974, Sanitasi Lingkungan di Kota-kota Besar, Prisma 5, 1974, LP3ES, Jakarta

12. Soekanto, Soerjono, 1983, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta

13. Young, Elspreth, 1984, Pengantar Kependudukan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Bogor. 5 Maret 2001

About these ads

2 thoughts on “PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT MIGRAN PEMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN

  1. ehm….y gitulah pemerintah qta….
    pemerataan pembanguan gak jelas…cz qta dah lama make sistem sentralisasi….yg smuana berpusat d jakarta….

    y..meskipun skrg dah otonomi daerah tapi itu butuh proses yg gak sebentar…toh liat aj sekarang Jakarta masii primadona khan????

    harusna pemerintah gak hanya fokus ma jakarta, tapi banyak daerah2 -t’utama d indonesia timur- yg berpotensi d kembangkan perekonomianna…???

    Chayo Indonesia….save the spirit….:):):)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s